BANTENRAYA.COM – Gubernur Banten Andra Soni menyambut positif rencana kolaborasi antara Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Andra Soni usai dirinya mendampingi Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno saat berkunjung ke Pendopo Gubernur Banten, pada Jumat, 11 April 2025 lalu.
BacaJuga
Andra menyampaikan, fokus dari kerja sama ini mengarah pada pembangunan infrastruktur dan transportasi umum lintas wilayah yang dinilai mendesak dan saling berkaitan.
Baca Juga: Gandeng UMKM, Pemkot Cilegon Bakal Daur Ulang Sampah Spanduk dan Baliho Jadi Nilai Jual Ekonomi
Menurut Andra, kerja sama antarprovinsi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan, terutama di wilayah Jabodetabek yang mana aktivitas dan mobilitas masyarakatnya saling terhubung.
“Banyak yang bisa dikerjakan bersama. Bang Rano menyampaikan banyak ide, termasuk penguatan transportasi publik. MRT misalnya, kalau bisa itu sampai ke Balaraja tentu akan sangat membantu mobilitas warga kita,” kata Andra saat dikonfirmasi, Minggu, (13/4/2025).
Andra juga mengatakan, pada pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu, disepakati bersama untuk mencari solusi atas sejumlah persoalan klasik seperti kemacetan dan banjir yang terjadi di Jakarta dan Banten.
Baca Juga: Kritik Rancangan Awal RPJMD Cilegon, Dewan: Jangan Jadi Ajang Bagi-bagi Kue Pembangunan
“Intinya kami bersepakat. Isu-isu seperti banjir, kemacetan, itu tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus duduk bareng, karena dampaknya lintas wilayah,” jelasnya.
“Makanya tadi Bang Rano mengatakan bahwa Banten butuh Jakarta, dan Jakarta juga butuh Banten, kita siap untuk kolaborasi bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, kolaborasi antara Jakarta dan Banten akan memperkuat pembangunan regional.
Baca Juga: JLS Kembali Digenangi Air, Walikota Robinsar Turunkan Alat Berat Lagi
Menurutnya, banyak program yang sedang disiapkan, salah satunya proyek Trans Jabodetabek dan perluasan jalur MRT yang akan menyentuh wilayah Banten.
“Kita sekarang sedang bahas teknis soal transportasi. MRT sampai Balaraja, jalur-jalur baru Trans Jabodetabek yang melintas dari Tangerang sampai Tangerang Selatan, itu semua butuh sinergi,” kata Rano.
Rano juga menegaskan bahwa, kerja sama ini bukan hanya gagasan sesaat, melainkan langkah terukur yang perlu segera dibahas lebih lanjut oleh masing-masing Bappeda.
Baca Juga: Meski Harganya Meroket, Emak-emak di Lebak Bidik Emas Perhiasan untuk Investasi Jangka Panjang
“Kami ingin mengundang teman-teman Bappeda Banten untuk duduk bareng bahas ini. Supaya perencanaannya sinkron dari awal, dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Lebih lanjut Rano mengatakan, meski kunjungannya ke Banten juga berkaitan dengan agenda bersama BPK RI, ia mengaku senang bisa berkunjung kembali ke Banten dan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke Pendopo Gubernur bertemu Andra Soni untuk membahas arah pembangunan ke depan.
“Iya ini sebetulnya agenda ke Banten karena menghadiri entry meeting di BPK, jadi sekalian aja kita silaturahmi. Senang sekali bisa kembali ke Banten, apalagi Pak Gubernur Andra ini adalah teman lama saya. Senang, senang bisa bertemu dengan teman-teman lama,” katanya.
Baca Juga: Gaji ke-13 ASN Cilegon Cair Juni, Banyak Pejabat Mengeluh Pemangkasan Anggaran
Saat disinggung mengenai pembangunan yang ada di Banten, Rano mengaku perkembangan pembangunan di Banten berjalan dengan luar biasa.
“Wah luar biasa ya, dan sebentar lagi (pembangunan di Banten,-red) semakin jauh dari luar biasa. Karena Jakarta perlu Banten dan Banten perlu Jakarta,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemprov dalam menjalin kolaborasi antarwilayah. Ia menilai sektor infrastruktur dan transportasi memang menjadi fokus utama pembangunan Banten saat ini.
Baca Juga: Tak Perlu Lewat Calo, Warga Cilegon Dapat Ikuti Pemutihan Pajak Kendaraan di 6 Gerai Samsat
“Kami dari DPRD Banten tentu sepakat, dan tentu mendukung langkah Pak Gubernur. Kolaborasi ini harus benar-benar dirancang dengan matang. Pengendalian masalah harus dari hulu sampai hilir, apalagi jika menyangkut kepentingan langsung masyarakat,” kata Fahmi.***
