BANTENRAYA.COM – Walikota Serang Budi Rustandi menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sudah harus beralih ke transaksi pembayaran digital.
Instruksi ini disampaikan Budi Rustandi dalam acara high level meeting (HLM) tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) semester 1 tahun 2026 dengan mengusung tema, transaksi digital menuju ekosistem keuangan daerah mandiri di Hotel Wisata Baru, Kota Serang, Selasa 10 Maret 2026.
Budi Rustandi mengatakan, pembayaran tunai dialihkan seluruhnya ke transaksi digital untuk mendongkrak pendapatan dan kemajuan Kota Serang dalam menjadikan ibu kota yang sesungguhnya.
BACA JUGA: THM di Kota Cilegon Langgar Instruksi Walikota, Tetap Beroprasi Selama Ramadan
“Pemkot Serang berharap seluruh OPD memiliki komitmen yang sama untuk mengalihkan seluruh transaksi penerimaan tunai menjadi nontunai mulai Semester 2 2026,” ujar Budi kepada Bantenraya.com.
Ia menjelaskan, selain meningkatkan pendapatan, transaksi digital ini untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran.
“Nah itu salah satunya, tadi saya kan sebutannya sudah kan, ini adalah bagian dari keinginan kita semua, khususnya masyarakat, agar ini menghindari kebocoran, sudah tidak lagi ada ego sektoral, di mana kita menginginkan pendapatan ini langsung masuk kepada kas negara dan untuk dimanfaatkan untuk pembangunan yang ada di Kota Serang,” jelas dia.
Budi menegaskan, pembayaran nontunai seluruh OPD sudah harus dilakukan secara bertahap pada semester 2 tahun 2026.
“Harus sudah mulai mengikuti dan tahun ini harus diselesaikan secara berproses dan bertahap,” katanya.
Ia menerangkan, integrasi sistem yang sempurna dan keamanan data masyarakat adalah fondasi utama tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Budi menginstruksikan seluruh OPD khususnya yang memiliki fungsi pendapatan, untuk segera menuntaskan integrasi sistem pembayaran nontunai, memperluas kanal pembayaran hingga ke platform e-commerce, serta memastikan keamanan infrastruktur teknologi informasi dari ancaman cyber.
“Integrasi tanpa celah adalah kunci efisiensi dan transparansi. Saya instruksikan seluruh OPD segera menuntaskan integrasi sistem pembayaran nontunai. Jika masyarakat bisa membayar belanjaan digital dengan mudah, maka membayar BPB atau layanan kependudukan pun harus semudah itu,” tegas Budi.
Ia mengatakan, aspek kepercayaan publik khususnya dalam pelayanan transaksi secara digital.
“Seiring meningkatnya transaksi digital, kita wajib menjamin keamanan data warga. Infrastruktur IT kita harus kuat dan tangguh terhadap ancaman cyber,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, W. Hari Pamungkas, menjelaskan, tahun 2025 Kota Serang berhasil menduduki peringkat ke-20 nasional dalam indeks elektronifikasi dengan nilai 73,8. Namun, target tahun 2026 jauh lebih ambisius: masuk ke jajaran 10 besar nasional.
“Target kita tahun ini masuk 10 besar. Untuk itu, seluruh OPD harus menghilangkan ego sektoral dan bersinergi, melibatkan perbankan dan Bank Indonesia agar ekosistem keuangan digital kita benar-benar terbangun utuh,” ujar Hari.
Dengan komitmen ini, Pemkot Serang berharap dapat meningkatkan literasi masyarakat dan kemandirian fiskal, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Kabid Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian Bapenda, Siti Nurfitriawati, dalam laporannya menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan instrumen vital untuk mencegah kebocoran pendapatan, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
“Digitalisasi adalah kunci efisiensi dan transparansi. Kami berkomitmen memperkuat integrasi sistem pembayaran agar setiap rupiah pendapatan daerah tercatat elektronik dan masuk ke kas daerah secara real time,” tandasnya. ***
