JAKARTA – Pemerintah berencana memberangkatkan sejumlah Kepala Desa dan perangkat desa untuk mengikuti studi banding di luar negeri. Rencananya, mereka akan diberangkatkan pascapandemi virus korona mereda. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, tujuan mengikutkan kepala desa studi banding adalah agar desa-desa lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Studi banding ke luar negeri diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan memunculkan inovasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa, serta dapat membangun jaringan, menambah pengetahuan dan membuka pasar antar kepala desa dengan mitra luar negeri. Diharapkan setelah kunjungan itu, dapat diterapkan di desanya masing-masing apa yang mereka liat di luar negeri,” ujar Abdul Halim melalui keterangan persnya, Jumat (3/7)
Selain itu, pria yang biasa disebut Gus Menteri ini mengatakan, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi para penggiat desa, bagaimana membangun perdesaan dengan belajar dari negara-negara sahabat yang lebih maju. “Setelah melaksanakan benchmarking diharapkan para penggiat desa mendapatkan inspirasi untuk mencontoh atau mereplikasi model pembangunan perdesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki desa masing-masing, tentunya dengan tahapan yang dituangkan dalam action plan atau rencana kerja dan tindak lanjut,” kata Gus Menteri.
Jadi, lanjut dia, Kemendes tetap akan melanjutkan program studi banding ke luar negeri seperti ke negara China, Korea, Thailand, Malaysia dan Negara Asia Lainnya. “Sejak tahun lalu, kita sudah kirimkan sejumlah kepala desa, pendamping desa dan penggiat desa ke luar negeri seperti China dan Korea. Hasil evaluasi program kerjasama ini cukup baik, apabila kondisi sudah baik dan normal, kami kira program ini bisa dilanjutkan,” kata Gus Menteri.
Menurutnya, Kemendes semula akan memberangkatkan rombongan berikutnya pada Januari 2020 ke China, namun tertunda karena pandemi Covid-19. “Kami tetap berencana melakukan benchmarking atau studi banding ke desa-desa di China agar kepala desa dan pengelola Bumdes dapat memperoleh tambahan pengetahuan, pengalaman, dan selanjutnya kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi lebih lanjut,” ujarnya.
Perlu diketahui, benchmarking atau studi banding bagi kepala desa, penggiat desa dan pendamping desa sudah 2 kali dilaksanakan pada 2019 yang salah satu negaranya yakni China dengan pola pendanaan dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah China. Diantara lokasi yang menjadi objek kunjungan yakni Kota Beijing sebagai tempat perkuliahan dan wisata budaya, Kota Huzhou sebagai tempat pembelajaran perikanan air tawar, pertanian, desa wisata, industri pengolahan makanan, industri teknologi informasi, dan budidaya mutiara air tawar, serta taman nasional Xixi Wetland.
Selain itu, Kota Shanghai sebagai kota terakhir benchmarking untuk belajar desa wisata, pengelolaan makanan siap saji, pengelolaan panti jompo, kebun buah, irigasi hemat air. China yang menjadi lokasi tujuan studi banding selain dibiayai oleh pemerintah China, juga merupakan salah satu negara besar di dunia yang berhasil mengurangi kemiskinan dalam dua dekade terakhir ini, bahkan China telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia.
Desa-desa di China yang dulu sebagai kantong-kantong kemiskinan saat ini telah berhasil menjadi desa-desa yang maju dengan mendorong pengembangan ekonomi perdesaan sesuai potensi keunggulan dibarengi penerapan teknologi modern dengan tetap memperhatikan kearifan lokal
Produk-produk kerajinan masyarakat lokal, pengembangan desa wisata dan pengembangan pertanian modern menjadi salah satu instrument untuk mengentaskan desa-desa tertinggal dan kemiskinan. Bahkan, Kerjasama kemitraan antar desa-desa dengan pihak swasta yang difasilitasi pemerintah China merupakan cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. “Model-model inilah yang perlu direplikasi di Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan khususnya di pedesaan,” pungkasnya. (fin).
