BANTENRAYA.COM- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengklaim struktur rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2021 terbesar untuk belanja pendidikan. Gubernur Banten menilai, alokasi itu sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4), dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 49 ayat (1).
“Saya optimis hingga Mei 2021 target RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Banten bakal tercapai. Saat ini hampir memenuhi,” ujar Gubernur Banten kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna tentang Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Mengenai Usulan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, di DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (7/9/2021).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, dihadiri 28 anggota DPRD Banten secara fisik, dan 18 anggota secara virtual.
Dalam Rapat Paripurna tersebut Gubernur Banten mengapresiasi atas respon cepat DPRD Provinsi Banten yang mempercepat pembahasan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Banten tahun 2021, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas tersusunnya rancangan tersebut.
Dijelaskan Gubernur, penyusunan Raperda Provinsi Banten tentang APBD 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
Selain itu penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 juga telah mengacu pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD pada 2 September 2021.
Baca Juga: Komisi V DPRD Banten Dorong Percepatan Vaksin Pelajar SMA dan SMK di Banten
Secara garis besar, papar Gubernur, komposisi Rancangan Perubahan APBD Banten TA 2021 adalah sebagai berikut: pertama, pendapatan daerah ditargetkan semula sebesar Rp11,63 triliun menjadi Rp12,01 triliun atau bertambah sebesar Rp 379,15 miliar lebih atau 3,26 persen.
Kedua, belanja daerah semula dianggarkan Rp15,94 triliun menjadi Rp12,61 triliun atau berkurang sebesar Rp3,32 triliun atau 20,87 persen.
Ketiga, defisit anggaran semula minus Rp4,31 triliun menjadi minus Rp607,46 miliar atau berkurang sebesar Rp 3,70 triliun atau minus 610 persen. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp607,46 miliar lebih.
Baca Juga: Pemprov Banten Mulai Cicil Utang Rp851 Miliar ke PT SMI, Perlu 8 Tahun untuk Lunas
Keempat, pembiayaan daerah semula sebesar Rp4,31 triliun menjadi Rp607,4 miliar atau berkurang Rp3,70 triliun atau 85,92 persen. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Silpa tahun 2020 sebesar Rp681,4 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp73,9 miliar, yaitu sebagai penyertaan modal sebesar Rp65 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada PT SMI sebesar Rp8,9 miliar. Sedangkan penerimaan pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp4,14 triliun tidak direalisasikan.
“Namun, pada tahun anggaran 2020 pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berasal dari PT SMI telah direalisasikan Pemprov Banten dengan perhitungan pinjaman tanpa bunga serta sudah dialokasi untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, jelasnya.
Gubernur menjelaskan, belanja mandatory dari pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perubahan APBD 2021 telah terpenuhi. Yaitu, alokasi belanja fungsi pendidikan semula sebesar 31,04 persen menjadi sebesar 34,38 persen dari ketentuan paling sedikit 20 persen dari total belanja daerah.
Baca Juga: Setengah Dana Jamsosratu Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19
Alokasi anggaran kesehatan semula sebesar 14.96 persen menjadi sebesar 10,31 persen dari ketentuan paling sedikit 10 persen dari total belanja di luar gaji. Selanjutnya, alokasi belanja infrastruktur daerah telah memenuhi dari ketentuan minimal 25 persen, belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) semula sebesar 0,38 persen menjadi sebesar 0,55 persen dari paling sedikit 0,30 persen dari total belanja daerah.
Selain itu, belanja pengembangan sumber daya manusia (SDM) semula sebesar 0,34 persen menjadi 0,44 persen dari paling sedikit 0,34 persen dari total belanja daerah.
BACAJUGA:
“Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa beberapa program dan kegiatan yang semula akan didanai dari pinjaman PT SMI, tetap dilaksanakan antara lain yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Banten 8 lantai dan pembangunan Kawasan Sport Centre dengan mekanisme tahun jamak (multiyears) yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Gubernur WH.
Baca Juga: Banten Didominasi Zona Kuning, Gubernur Banten Minta Warga Jangan Senang Dulu
Program kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan mampu mendukung capaian target RPJMD tahun 2017-2022, serta dapat menyerap tenaga kerja melalui program padat karya, penggunaan bahan baku lokal, memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, mengurangi persentase tingkat kemiskinan, dan diharapkan akan memberikan kontribusi PAD pemprov, pemkab dan pemkot se-Provinsi Banten. ***
