BACAJUGA:
BANTENRAYA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten tak hanya menyasar peningkatan gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi peluang besar menggerakkan roda perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Banten kini mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar mengutamakan bahan pangan lokal sebagai sumber utama menu MBG.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, pemanfaatan hasil pertanian lokal akan menciptakan efek ganda, mulai dari peningkatan kesejahteraan petani hingga efisiensi distribusi bahan pangan.
Selain dari petani Banten, juga digerakkan seluruh stakeholder untuk bisa terlibat dalam ekosistem program itu seperti ketahanan pangan yang dilakukan Kejaksaan Agung melalui program Jaksa Jaga Desa.
“Lalu ada juga ketahanan pangan Banten dari Polri melalui penanaman jagung dan sebagainya,” ujar Andra, Selasa (30/9/2025).
BACA JUGA : Koalisi Nelayan Banten Sebut Kasus Pagar Laut Tangerang Merupakan Perkara Korporasi
Andra mengatakan, potensi pertanian Banten sangat besar. Mulai dari buah-buahan lokal, jagung, umbi-umbian, hingga bumbu dapur bisa menjadi bahan baku utama penyusunan menu MBG. Ia juga meminta para ahli gizi di SPPG tidak ragu memanfaatkan produk lokal karena kandungan gizinya tetap memenuhi standar.
“Mereka kan ada standarnya sendiri,” imbuhnya.
Dengan anggaran MBG yang diperkirakan mencapai Rp15 triliun, Andra berharap efek ekonomi dari program ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Banten. Efek ekonomi ini juga yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Multiplayer efeknya akan berdampak luas bagi masyarakat Banten itu sendiri, dari mulai para pekerja di SPPG, supplayer sampai para petani,” ujarnya.
Andra mengakui, dalam pelaksanaan program sebesar ini di Banten tidak semua akan langsung berjalan dengan mulus. Namun, evaluasi terus dilakukan agar program terus membaik. Untuk itu, pihaknya telah membentuk sekretariat bersama yang fokus mengawal pelaksanaan MBG di lapangan.
BACA JUGA : Pemprov Banten Dorong Penguatan Penyuluh Antikorupsi, Mulai dari Hal Sepele
“Makanya kita buat sekretariat bersama untuk memudahkan koordinasi terkait dengan pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Sekretariat ini bertugas mendata jumlah dapur yang beroperasi, lokasi titik penyediaan makanan, serta kendala yang dihadapi masing-masing wilayah.
“Dari situ kita akan bisa bersama-sama melakukan pengawasan dan kemudian bisa berkolaborasi jika terjadi sesuatu untuk bisa ditangani dengan cepat,” tambahnya.
Andra pun menargetkan pada Oktober 2025, pelaksanaan MBG di Banten bisa menjangkau 70 persen dari total penerima manfaat. “Kami merasa berharap mudah-mudahan bisa maksimal,” katanya optimistis.
Dukungan terhadap optimalisasi bahan pangan lokal juga datang dari DPRD Banten. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa, menilai, penggunaan bahan lokal tak hanya memperkuat ekonomi daerah, tapi juga bisa menjamin kualitas makanan yang lebih segar dan aman.
BACA JUGA : Masih Resah, PPPK Banten Pertanyakan Kejelasan Tukin
Setelah itu yang harus juga diperhatikan adalah waktu memasak dan penyajian MBG untuk siswa. Jangan sampai rentang waktu antara memasak dan menyajikan makanan terlalu lama sehingga masakan menjadi basi.
“Pola memasaknya juga tentu harus diperhatikan, termasuk waktu dan pendistribusiannya,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya menjaga higienitas makanan agar tidak terulang kembali kasus-kasus keracunan yang pernah terjadi seperti yang terjadi di Pandeglang dan Kabupaten Serang.
Yeremia juga menggarisbawahi potensi pangan lokal Banten yang kaya, seperti Talas Beneng, beragam umbi-umbian, hingga sektor perikanan yang hasil produksinya melimpah.
“Dengan begitu maka, perekonomian masyarakat akan semakin meningkat,” katanya. (***)
