BANTENRAYA.COM – Puluhan warga dari Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Banten, pada Kamis 9 OKtober 2025.
Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah agar segera memperbaiki akses jalan yang rusak akibat proyek pembangunan Jalan Tol Serang–Panimbang (SerPan).
Mereka menilai, proyek yang digadang-gadang sebagai proyek strategis nasional (PSN) itu justru membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di sekitar lokasi.
BACA JUGA: Fitra Eri Punya Roadster Mercedes Benz SLK 55 AMG Milik, Segini Bocoran Nilai Bayar Pajaknya
Salah seorang perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Cileles, Hendry, mengatakan, keberadaan jalan tol tersebut telah mengubah aliran air sawah warga dan merusak jalur penghubung antar-desa yang sebelumnya menjadi akses utama bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Sejak ada pembangunan jalan tol, saluran air ke sawah jadi terganggu. Kalau musim hujan, air tidak lagi mengalir dengan baik, malah menggenang dan menyebabkan gagal panen. Banyak petani yang kehilangan sumber penghasilannya,” kata Hendry.
Hendry juga menjelaskan, dampak lain dari pembangunan tol tersebut adalah kerusakan infrastruktur jalan desa Margamulya yang selama ini digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari.
BACA JUGA: Pengguna Samsung Wajib Baca! Terapkan 5 Cara Ini Biar HP Kamu Bisa Lebih Aman
Yang mana, kata dia, jalan tersebut merupakan akses penting bagi warga untuk menuju ke pasar, sekolah, dan puskesmas.
“Sekarang akses jalan warga rusak parah. Jalan yang biasa digunakan untuk ke sekolah, puskesmas, dan pasar jadi sulit dilewati. Ini menghambat aktivitas masyarakat dan distribusi ekonomi warga,” katanya.
“Keberadaan proyek jalan tol ini justru membawa dampak negatif untuk kami sebagai masyarakat sekitar,” imbuhnya.
Hendry menilai, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan semangat pembangunan yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Ia mempertanyakan sejauh mana peran pemerintah daerah dalam memperhatikan dampak sosial dari proyek besar seperti Tol Serang–Panimbang.
“Pemerintah ini seolah abai dengan kondisi masyarakat sekitar. Kami melihat belum ada langkah nyata dari Pemprov Banten untuk menindaklanjuti persoalan ini,” tuturnya.
Warga Cileles Juga Soroti Soal HGU PTPN
Selain proyek tol, Hendry juga turut menyoroti keberadaan lahan milik PTPN di wilayah Cileles yang menurutnya menghambat pembangunan infrastruktur desa.
Ia menyebut, HGU PTPN di wilayah tersebut diduga sudah habis dan tidak lagi produktif. Akan tetapi, kata dia, pihak perusahaan tidak juga menyerahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah atau masyarakat.
“Lahan PTPN itu sudah lama tidak beroperasi, tapi tidak ada perhatian terhadap jalan yang sering dilalui warga. Padahal, kalau dilihat dari regulasinya, HGU mereka itu sudah habis,” kata Hendry.
Lebih lanjut Hendry mengatakan, momentum Hari Jadi ke-25 Provinsi Banten harusnya menjadi ajang pembuktian bagi pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap persoalan masyarakat di desa.
Ia menegaskan, pihaknya bersama masyarakat Cileles menuntut agar pemerintah dan pihak terkait segera bertindak.
“Kami mendesak Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten untuk benar-benar mewujudkan program yang merata dan adil bagi masyarakat. Jangan hanya untuk kepentingan kolega politik.
Selain itu, kami juga meminta agar PT Wika bertanggung jawab atas kerusakan jalan akibat proyek tol, dan PTPN segera memperbaiki akses jalan yang mereka abaikan,” tegasnya. ***
