BANTENRAYA.COM – Keterlambatan penyaluran dana Program Sekolah Gratis ke sejumlah sekolah swasta di Provinsi Banten menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan Yeremia Mendrofa mendesak Pemerintah Provinsi Banten segera menuntaskan persoalan tersebut agar tidak mengganggu operasional sekolah.
Yeremia menyatakan pihaknya sangat menyayangkan adanya laporan mengenai tersendatnya pencairan dana program sekolah gratis yang diperuntukkan bagi sekolah swasta mitra pemerintah. Padahal, program ini adalah program unggulan dari Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.
“Sangat menyayangkan adanya laporan mengenai tersendatnya penyaluran dana program sekolah gratis ke pihak swasta. Program ini adalah janji politik yang sudah menjadi kebijakan daerah, sehingga hak sekolah dan siswa tidak boleh dikorbankan karena kendala administratif,” ujar Yeremia, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten harus segera mengidentifikasi hambatan teknis yang menyebabkan dana belum tersalurkan.
BACA JUGA: Banjir di Kota Cilegon Rendam 13 Sekolah, Dindikbud Segera Lakukan Asesmen
Dia menegaskan, jika persoalannya berkaitan dengan proses verifikasi data, maka seharusnya sudah dapat diselesaikan sejak awal semester sehingga tidak menghambat pencairan anggaran.
“Jika masalahnya adalah verifikasi data, seharusnya sudah selesai di awal semester. Jangan sampai operasional sekolah swasta lumpuh dan gaji guru honorer terhambat hanya karena birokrasi yang lamban,” katanya.
Selain itu, Yeremia juga meminta pemerintah provinsi mengevaluasi sistem penyaluran dana yang saat ini dilakukan melalui Bank Banten.
Ia menilai penguatan sistem digitalisasi perlu dilakukan agar dana dapat langsung masuk ke rekening sekolah secara tepat waktu setiap bulan.
Di sisi lain, Yeremia mengimbau sekolah swasta yang menjadi mitra program sekolah gratis tetap menahan diri untuk tidak membebankan biaya kepada siswa kelas X selama proses pencairan dana masih berlangsung.
BACA JUGA: SMKN 1 Anyar Didorong Jadi BLUD, Memang Apa Keunggulannya Dibanding jadi Sekolah Biasa?
Sebab sesuai dengan janji kampanye gubernur dan wakil gubernur, tidak ada pungutan biaya saat ada Program Sekolah Gratis.
“Kami mengingatkan sekolah swasta mitra sekolah gratis untuk tetap menahan diri dan tidak membebankan biaya kepada siswa kelas X selama proses pencairan ini berlangsung. Namun kami juga paham posisi sekolah,” ujarnya.
Pria kelahiran Nias, 1 September 1976 ini menambahkan pemerintah provinsi harus memberikan kepastian jadwal pencairan dana agar sekolah tidak perlu terlalu lama menanggung biaya operasional. Apalagi, sejauh ini sekolah swasta telah membantu pemerintah meningkatkan IPM di Banten.
“Pemprov harus memberikan kepastian jadwal cair agar sekolah tidak menalangi biaya operasional terlalu lama. Sekolah swasta telah membantu pemerintah meningkatkan IPM di Banten, jadi jangan buat mereka kesulitan karena komitmen yang belum terbayar tepat waktu,” kata Yeremia.
Sebelumnya, organisasi yang menaungi SMK dan SMA di Provinsi Banten mengeluhkan keterlambatan pencairan anggaran untuk Program Sekolah Gratis bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Provinsi Banten. Menurut mereka ini adalah keterlambatan paling lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya saat program ini baru pertama kali dijalankan.
Ketua Forum SMK Swasta Provinsi Banten Ali Subhan menuturkan, para pengelola sekolah swasta di Provinsi Banten, baik SMA maupun SMK, menyampaikan aspirasi tentang pembayaran anggaran dari program sekolah gratis yang hingga kini belum dibayarkan. Padahal, sekolah sangat membutuhkan pencairan dana tersebut untuk menutupi biaya operasional.
“Semua sekolah sebanten mempertanyakan kapan ini bakal cair,” ujar Subhan. ***
