BANTENRAYA.COM – Walikota Cilegon, Robinsar, memilih irit bicara perihal lumpuhnya program di 43 kelurahan.
Robinsar meminta masalah lumpuhnya program kelurahan ditanyakan langsung ke Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Kota Cilegon Syafrudin terkait perencaan program.
Walikota Robinsar juga meminta menanyakan langsung soal program dan realisasi pembayaran anggaran kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani.
Baca Juga: Target Bahagiakan 500.000 Peserta Program, Rumah Zakat luncurkan Qurban di Rumah Zakat
Diketahui, program-program di 43 di Kota Cilegon tidak berjalan alias lumpuh sejak wal tahun hingga Meri 2025 atau pertengahan triwulan 2. Pemangkasan dan penyesuaian anggaran ditengarai menjadi penyebab utama tidak bisanya program dijalankan kelurahan.
Bahkan, karena pemangkasan anggaran sejumlah program seperti pembinaan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), kader dan RT/RW, sosialisasi Kelurahan Bebas Narkoba (Bersinar) pemeliharaan gedung, seleksi tilawatil quran (STQ), perayaan hari besar dihapuskan. Tidak hanya itu saja, program sosialisasi dan pelatihan lainnya juga terpaksa dipangkas jumlah pesertanya.
Termasuk, program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan (Salira) Rp100 juta per kelurahan seharusnya dimulai pada awal triwulan II yakni April 2025 sampai sekarang belum ada kejelasan.
Baca Juga: Joko Anwar akan Produksi Film Malin Kundang! Sudah Diperkenalkan di Paris
Hingga pertengahan Mei 2025 sekarang, program yang berjalan di kelurahan hanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrebangkel) saja dengan alokasi anggaran yang dibayarkan hanya 60 persen dari Uang Persediaan (UP) yang sifatnya mendesak.
Diketahui, pemangkasan anggaran di Kota Cilegon sudah dilakukan dalam empat tahap pertama yakni untuk membiayai defisit atau utang pemerintah senilai Rp115 miliar, selanjutnya instruksi presiden, lalu pemangkasan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 dengan total Rp136 miliar.
Walikota Cilegon Robinsar enggan menjawab secara gamblang soal lumpuhnya program-program di kelurahan dan OPD. Ia secara singkat meminta hal itu ditanyakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Kota Cilegon Syafrudin dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani soal belum jalannya program atau anggaran.
Baca Juga: Dukung Green Kampus, Prof. Furtasan hibahkan 100 sepeda listrik ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
“Oh mungkin ini yah, karena kali ini iyah. Tanyakan ke Bappeda dulu, ke Pak Dana dulu,” singkatnya saat diwawancarai secara langsung Banten Raya, Kamis 15 Mei 2025 petang saat hendak pulang kantor.
Kepala BPKPAD Kota Cilegon, Dana Sujaksani menyatakan, soal berjalan atau tidaknya program-program di kelurahan menjadi ranah Bappedalitbang untuk menjawab.
“Ranahnya Bappeda eta mah (itu mah-red),” jelasnya saat ditanya soal lumpuhnya program kelurahan.
Baca Juga: Anies Baswedan Perbaiki Jembatan di Pandeglang, Disambut Meriah oleh Para Pelajar
Kendari begitu, Dana membantah jika semua program di Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tidak merealisasikan program. Sebab, ada beberapa OPD yang mengajukan pencarian kegiatan.
“Nggak juga ah, beberapa kegiatan OPD mereka ajukan juga (pencairan-red),” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kota Cilegon Syafrudin belum memberikan jawaban soal masih lumpuhnya program di Pemkot Cilegon, terutama program-program di kelurahan.
Sebelumnya, salah satu lurah di Kecamatan Purwakarta yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, seharusnya anggaran pembinaan untuk linmas, RT dan RW serta STQ sudah berjalan di triwulan I. Namun, dengan adanya arahan program tidak bisa dilaksanakan, maka itu tidak bisa direalisasikan dan terpaksa dihapuskan.
“STQ dan pembinaan harusnya dimulai pada April lalu. Tapi sampai sekarang belum ada arahan dari pimpinan. Hanya Musrenbang saja yang mulai itu juga masih terhutang, programnya benar-benar lumpuh,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat sendiri sudah banyak yang menanyakan kenapa program di kelurahan sekarang belum berjalan. Hal itu wajar karena biasanya program sudah berjalan.
Baca Juga: Hasil Melimpah, Nelayan Bojonegara Panen Ikan Teri Nasi Capai 150 Kg per Kapal
“Kan kalau program jalan RT dan RW bisa dapat honor tambahan kegiatan. Ini STQ saja yang biasanya meriah belum sama sekali jalan. Kami juga bingung menyampaikan sampai kapan kondisinya seperti ini (program belum jalan-red),” jelasnya.
Tidak hanya dirinya saja. Namun, semua lurah mengalami hal yang sama mengeluhkan soal belum adanya program yang dijalankan. Paling terlihat dan anggaran besar adalah infrastruktur Salira yang belum juga jalan.
“Semua lurah mengeluhkan hal sama. Apalagi kalau lurah pasti setiap acara mau hajatan, melayat dan hari besar islam diundang dan menyumbang. Kalau anggaran jalan bisa tambal sulam. Kalau sekarang bagaimana tidak mungkin dari kantong sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Dimyati Ingin Pencak Silat Diperkuat Jadi Muatan Lokal di Sekolah, IPSI Banten Diminta Lebih Aktif
Lurah lainnya di Kecamatan Jombang yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, sejumlah program yang masih adalah program mandatori dari OPD saja, misalnya pelatihan keterampilan, sosialisasi kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, kebencanaan dan beberapa lainnya yang masih ada.
“Program mandatori saja yang masih ada. Itu juga pesertanya dibatasi hanya menjadi 13 orang saja,” ucapnya.
Ketua Pokmas di salah satu kelurahan yang tidak ingin disebut namanya menyatakan, biasanya RAB itu Mei sudah jadi dan selanjutnya Pokmas akan melakukan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan pengajuan anggaran.
Baca Juga: Tak Hanya Urus Administrasi, Kepala Kadisdukcapil Serang Warnerry Poetry Jago Masak Hingga Kulineran
“Kemungkinan besar bisa mulai di Juni, biasanya memang pada triwulan II mulai programnya,” ujarnya.
Ia menyatakan, untuk program Salira sendiri masih akan sama yakni senilai Rp100 juta per RW.
“Sepertinya masih sama. Sebab, itu kan dari awal perencanaan. Jika diubah maka harus ubah anggara lagi,” jelasnya.
Baca Juga: Khutbah Jumat Hari Ini: Mendahulukan Nafkah Keluarga sebelum Bersedekah ke Orang Lain
Untuk pembangunan sendiri, paparnya, sama dengan yang sebelumnya yakni paving block, tembok penahan tanah, drainase, pos pelayanan terpadu (Posyandu), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan beberapa fisik lainnya.
“Masih dalam bentuk pembangunan fisik, jadi itu nanti tergantung dari RKM masing-masing kelurahan. Tapi tentunya tidak boleh diluar yang sudah ditentukan jenis pembangunannya,” ujarnya.
Kendati begitu, pihaknya berharap pada saat pengajuan pencairan program agar tidak lagi telat dan menghambat.
Baca Juga: Pansel Rekrutmen RSUD Cilograng dan Labuan Dinilai Lalai, Gubernur Banten Siap Cari Solusi
“Jika semuanya siap tergantung nanti juga bisa pengajuan atau tidak. Kalau tidak ada uang di kas daerah nantinya pasti tidak bisa dibangun programnya,” ucapnya. ***
