BANTENRAYA.COM – Pemkot Cilegon membeberkan beberapa solusi untuk menangani banjir dalam jangka panjang.
Solusi banjir tersebut adalah dengan penanganan di hilir adalah dengan mengajukan moratorium izin tambang kepada Provinsi Banten, sehingga tidak ada lagi izin tambang diterbitkan di Kota Cilegon.
Lalu ada juga solusi penanganan banjir yakni pembangunan Low Water Spring (LWS) berupa tandon dan penampungan air di sepanjang jalur air atau kali dan juga lahan Krakatau Steel yang tidak produktif.
BACA JUGA: KPK Dapat Dukungan Warganet Usai Penetapan Tersangka Yaqut Cholil Qoumas
Solusi selanjutnya yakni memastikan agar nantinya pemagaran yang ada di Kawasan Krakatau Steel diubah, sehingga air nanti bisa tetap lewat dan tidak berbalik ke masyarakat.
Diketahui, Banjir besar melanda Kota Cilegon selama 3 hari pada Jumat 2 Januari sampai Minggu 4 Januari 2026.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon banjir besar melanda 21 kelurahan di 6 kecamatan di Kota Cilegon yakni Kecamatan Jombang dengan merendam 1.691 rumah atau kepala keluarga (KK).
BACA JUGA: Tangani Masalah Banjir, DPRD Kota Cilegon Desak Pemkot Bentuk Satgas
Kecamatan Purwakarta rendam 200 rumah atau KK, Kecamatan Ciwandan 800 rumah atau KK, Kecamatan Cilegon 182 rumah atau KK, Citangkil 153 rumah atau KK, Kecamatan Cibeber 2.293 rumah atau KK.
Jumlah jiwa yang menjadi korban banjir sendiri total mencapai 12.533 jiwa di 21 kelurahan 6 kecamatan di Kota Cilegon.
Kecamatan Ciwandan sendiri menjadi yang terbesar mengalami banjir. Bahkan, melumpuhkan akses jalan nasional Jalan Raya Cilegon – Anyer. Bahkan, air juga sampai masuk ke pabrik-pabrik.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, moratorium terus disusun dan nantinya surat akan dilayangkan ke Gubernur Banten Andra Soni. Dimana, Pemkot Cilegon meminta agar izin tambang tidak lagi terbitkan.
“Tidak hanya itu saja, nantinya DLH dan Satpol-PP Kota Cilegon akan melakukan pengecekan langsung kelapangan. Jika tidak berizin maka akan dihentikan,” katanya, Jumat 9 Desember 2026.
Aziz menyampaikan, untuk yang berkaitan dengan Kawasan industri, pihaknya juga sudah meminta dibuatkan LWS untuk tampungan air di lahan yang tidak produktif, termasuk juga soal pagar dikoordinasikan, sehingga nantinya tidak menghalangi laju air.
“Ini tinggal itikad baik saja dari Krakatau Steel. Ini ada masukan agar ada LWS berupa tandon atau penampungan air. Jadi lahan yang tidak produktif bisa dibangun tandon,” ungkapnya. ***
