BANTENRAYA.COM – PT Krakatau Steel (PT KS) mendapatkan anggaran Rp4,9 triluun untuk modal kerja dan operasional pembelian bahan baku.
Adapun suplai anggaran segar untuk PT KS tersebut merupakan alokasi pinjaman dari Danantara.
Dari jumlah uang tersebut, Rp650 miliar diproyeksikan PT KS untuk program Golden Handshake atau pensiun dini sukarela.
BACA JUGA: Royal Baroe Dijaga 20 Satpol PP, Ikon Baru Kota Serang yang Jadi Pusat Perhatian Warga
Ketua Pengurus Besar (PB) Al Khairiyah Ali Mujahidin menyampaikan, PHK ratusan karyawan maupun pencopotan komisaris lokal bukanlah solusi, melainkan upaya mengalihkan tanggung jawab atas kebangkrutan perusahaan.
Bahkan, ia menilai hal itu menjadi isu playing victim yang dilakukan di tengah rencana pinjaman Danantara kepada Krakatau Steel sebesar Rp4,9 triliun.
“Yang selama ini menggerogoti Krakatau Steel bukan komisaris lokal atau buruh yang akan di-PHK. Masalah utamanya justru berada pada oknum pejabat penting di tubuh perusahaan,” tegasnya, Minggu 4 Januari 2025.
BACA JUGA: Beasiswa Turki 2026–2027 Dibuka, Kuliah Gratis S1 Hingga S3 Plus Uang Saku Jutaan Rupiah
BACAJUGA:
Menurut Mumu sapaan akrab Ali Mujahidin, PHK dan pembersihan komisaris lokal dijadikan alasan untuk melunakkan keputusan pemberian dana segar, seolah-olah tanpa langkah itu perusahaan tak bisa diselamatkan.
Artinya, Danantara tidak boleh gegabah. Suntikan dana Rp4,9 triliun harus didahului audit menyeluruh, menuntaskan persoalan hukum, serta reformasi tata kelola secara nyata.
“Jangan sampai Danantara diakali. Jika potensi kerugiannya besar bagi bangsa dan negara di masa depan, lebih baik rencana suntikan dana itu ditunda atau dikaji ulang secara serius,” pungkas Mumu
Mumu menyampaikan, meminta Danantara untuk mengkaji ulang rencana pencairan dana tersebut. Ia menilai, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan risiko besar bagi kepentingan bangsa dan negara jika tidak didahului evaluasi menyeluruh.
Dimana, persoalan utama Krakatau Steel bukan sekadar kekurangan modal, melainkan persoalan mendasar pada kultur dan tata kelola perusahaan yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Ia menyebut rekam jejak perusahaan baja pelat merah itu sarat dengan persoalan, mulai dari dugaan korupsi hingga tata kelola bisnis yang dinilai bermasalah.
