BANTENRAYA.COM – Sejumlah sopir angkutan kota atau angkot rute Palima–Cinangka yang tergabung dalam Komunitas Angkot Palka kembali menyuarakan penolakan terhadap operasional bus Trans Banten.
Para pengemudi angkot menilai keberadaan program transportasi tersebut telah menurunkan pendapatan para sopir dan menciptakan ketimpangan antar moda angkutan.
Koordinator Komunitas Angkot Palka Geri Wijaya mengatakan, pihaknya merasa terdzolimi dengan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada pekerja angkutan konvensional.
Ia menilai pemerintah tidak serius menindaklanjuti hasil kesepakatan sebelumnya yang dicapai bersama Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Banten.
“Kami sudah aksi sejak tanggal 15 Oktober dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan. Saat itu beliau sepakat akan evaluasi jam operasional dan trayek Trans Banten, serta berjanji mempertemukan kami dengan Gubernur Banten. Tapi sampai hari ini, janji itu tidak ditepati,” ujar Geri, Senin, 27 Oktober 2025.
BACA JUGA: Diprotes Sopir Angkot, Jam Operasional Trans Banten Dikurangi
Geri mengatakan, pihaknya menuntut agar pemerintah dapat melibatkan para sopir angkot dalam pengelolaan dan operasional Trans Banten.
Pasalnya, sejak bus tersebut diluncurkan pada 4 Oktober 2025 lalu, pendapatan sopir angkot menurun drastis.
“Sebelum ada Trans Banten, kami bisa dapat Rp350 ribu per hari. Sekarang hanya Rp60 ribu sampai Rp150 ribu, belum lagi dipotong setoran. Makanya kami minta supaya ada evaluasi dan keterlibatan aktif sopir-sopir yang terdampak,” ucapnya.
Geri menegaskan, tuntutan mereka bukan sekadar menolak kehadiran Trans Banten, tetapi meminta agar kebijakan tersebut dijalankan dengan adil.
Ia berharap pemerintah tidak hanya memprioritaskan proyek transportasi baru tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pelaku transportasi lama.
BACA JUGA: Bus Trans Banten Dinilai Terlalu Lambat, Begini Tanggapan Damri Serang
“Awalnya kami memang menolak, karena Trans Banten ini membuat pendapatan kami turun. Tapi kalau ini sudah menjadi program resmi dan menjadi janji politiknya Andra Soni, setidaknya kami dilibatkan. Minimal 70 persen dari kebijakan itu harus berdampak positif bagi sopir yang kehilangan penumpang,” katanya.
Geri menyampaikan, salah satu poin penting yang dipersoalkan adalah pelanggaran jam operasional Trans Banten.
Ia mengatakan, berdasarkan kesepakatan sebelumnya, bus Trans Banten mulai beroperasi dari pukul 06.00 WIB hingga 17.00 WIB, namun menurut Geri, bus masih beroperasi hingga malam hari tanpa pengawasan yang jelas.
“Jam operasional disepakati sampai jam 5 sore, tapi faktanya di lapangan sampai jam 18.30 malam masih jalan. Kadishub malah kaget waktu kami sampaikan, karena beliau hanya tahu laporan di meja, bukan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Meski telah diterima audiensi bersama Kadishub Banten, Geri mengaku masih merasa kecewa karena hasil audiensi dengan Dinas Perhubungan tidak membuahkan hasil konkret.
BACA JUGA: Masih Marak, Disnakertrans Banten Ungkap Modus Calo Kirim Pekerja Migran Ilegal
Menurutnya, pertemuan yang sebelumnya dijanjikan akan dipertemukan dengan Gubernur Banten Andra Soni sebagai pemegang kebijakan penuh juga tak kunjung terealisasi.
“Tidak ada hasil sama sekali. Kami merasa pemerintah tidak punya komitmen. Padahal yang bisa mengambil keputusan soal Trans Banten itu Gubernur, bukan hanya Kadishub,” tegasnya.
Lebih lanjut, Geri menyampaikan bahwa, komunitasnya akan kembali menempuh langkah lanjutan dengan mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Gubernur Banten.
Jika kembali diabaikan, mereka berencana menggelar aksi dengan massa yang lebih besar.
“Kami akan kirim surat audiensi Rabu besok. Kalau tetap tidak ada tanggapan, kami akan datang langsung ke pendopo Gubernur dengan massa yang jauh lebih banyak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo menyampaikan, apa yang menjadi tuntutan para sopir tersebut sudah direalisasikan.
BACA JUGA: Uji Coba Bus Trans Banten Dimulai Bulan Oktober Bertepatan HUT Banten
“Terkait dengan tuntutan mereka mengenai jam operasional itu sudah kami laksanakan, semula operasional dari jam 06.00 pagi sampai jam 18.00 sore, jadi mundur dari jam 07.00 sampai jam 17.00. Tapi katanya mereka masih lihat kalau Trans Banten beroperasi sampai jam setengah 7 malam. Itu nanti kita dalami dan cek lagi, karena seharusnya tidak ada sampai jam segitu,” kata Tri.
Sementara, untuk permintaan bertemu dengan Gubernur Banten Andra Soni, Tri mengaku jika pihaknya sudah menyampaikan keinginan para sopir tersebut secara langsung ke Gubernur.
“Sudah saya sampaikan secara langsung, tapi kan saya gak bisa atur jadwal Gubernur. Ya makanya tadi saya sampaikan lagi, apa yang mereka inginkan?,” ucapnya.
“Kalau mereka menginginkan operasional Trans Banten dihentikan, ya saya sampaikan kalau itu tidak bisa. Kalau mereka ingin bisa terlibat, saya sudah sarankan agar mereka membentuk menjadi suatu koperasi atau CV atau apapun namanya yang berbadan hukum. Kalau sekarang kan mereka rata-rata masih perorangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tri menuturkan, pihaknya menghargai apa yang menjadi tuntutan para sopir angkot tersebut.
Kendati demikian, operasional Trans Banten tidak dapat dihentikan.
BACA JUGA: Rute dan Jadwal Bus Trans Banten yang Resmi Mengaspal Esok Hari
“Kalau saya harus memberhentikan, tidak bisa. Tapi apa yang mereka sampaikan, kami menghargai dan menerima,” tandasnya.***














