BANTENRAYA.COM – Sebanyak 18 kepala keluarga atau KK asal Provinsi Banten dipastikan berangkat mengikuti program transmigrasi tahun ini atau menjadi transmigran.
Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 15 KK mendapatkan perlakuan khusus karena akan dilatih menjadi komponen cadangan atau komcad sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan yang merupakan program dari Kementerian Pertahanan atau Kemhan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan, tahun ini Banten mendapatkan kuota transmigrasi sebanyak 45 kepala keluarga.
Akan tetapi, hanya 18 KK yang bisa diberangkatkan.
Hal ini terjadi karena daerah tujuan di Kalimantan Tengah menolak menerima transmigran dari luar wilayahnya dan hanya membuka transmigrasi lokal.
“Transmigrasi kita tahun ini kita ada kuota 45, tapi yang boleh diberangkatkan hanya 18. Karena yang sisanya itu tadinya akan dikirim ke Kalimantan Tengah, tapi dari pihak sana tidak menerima transmigrasi dari luar Kalimantan. Jadi sementara hanya 18 KK,” kata Septo, Selasa, 7 Oktober 2025.
BACA JUGA: Lama Menganggur, Warga Pandeglang Serbu Job Fair Berharap Bisa Kerja
Septo menjelaskan, 18 kepala keluarga yang berangkat berasal dari beberapa kabupaten dan kota di Banten, dan mayoritas ditempatkan di dua provinsi tujuan, yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
Dari jumlah itu, ungkap Septo, 15 kepala keluarga yang berusia di bawah 35 tahun dikirim terlebih dahulu untuk mengikuti pelatihan sebagai komcad di Bandung.
“Ada yang menarik di tahun ini, bahwa 15 KK yang kepala keluarganya memenuhi syarat umur di bawah 35, itu dikirim dulu untuk pelatihan menjadi komcad atau komponen cadangan, dilatihnya di Bandung. Sementara istrinya kita kirim ke Jogja untuk ikut pelatihan tentang bertransmigrasi,” jelasnya.
Septo menuturkan, selain pelatihan komcad, pelatihan transmigrasi juga diberikan agar calon transmigran memiliki kesiapan mental dan keterampilan sebelum memulai kehidupan baru di daerah tujuan.
Melalui pelatihan ini, kata Septo, mereka diperkenalkan pada berbagai hal teknis seperti pengelolaan lahan, penggunaan alat pertanian, hingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
BACA JUGA: Lowongan Kerja PT Chandra Asri Pacific Terbaru 2025 Penempatan Cilegon, Terbuka untuk Lulusan D3
“Jadi sebetulnya ada satu pelatihan, yaitu pelatihan bagi kepala keluarganya untuk pelatihan tentang cara bagaimana bertransmigrasi. Itu mereka diperkenalkan kepada wilayah, alat dan lain sebagainya, hak-haknya juga,” ujarnya.
“Tapi, karena tahun ini suaminya ikut pelatihan Komcad, jadi yang ikut pelatihan transmigrasi-nya itu istrinya,” tambahnya.
Lebih lanjut Septo menuturkan, setiap keluarga transmigran nantinya akan mendapat lahan seluas dua hektare di daerah tujuan.
Dari jumlah itu, 0,5 hektare lahan akan diperuntukkan sebagai lahan pekarangan yang wajib ditanami tanaman kebutuhan pokok, sementara 1,5 hektare digunakan sebagai lahan usaha sesuai potensi daerah, seperti kelapa sawit, minyak, atau tanaman umbi-umbian.
BACAJUGA:
“Dua hektare itu, 0,5 hektarenya berupa halaman, nanti kewajiban ditanam ini-ini dalam rangka untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Tapi 1,5 hektare, nanti di sana lihat kondisi lingkungannya.
BACA JUGA: Lapangan Kerja Sulit, Indeks Menabung dan Kepercayaan Konsumen Turun
Ada yang sawit, ada yang minyak. Kalau di Simeule Aceh misalnya itu mereka itu nanam talas,” terang Septo.
Selain itu, Septo menerangkan, para transmigran akan mendapatkan biaya hidup dan bantuan bahan makanan selama satu tahun pertama, termasuk beras dan ikan sebagai bahan pokok.
Mereka juga akan difasilitasi dalam hal administrasi kependudukan agar segera tercatat sebagai warga di daerah baru.
“Nah kemudian juga nanti mereka diberitahu, apa hak mereka selama satu tahun? Dapat biaya hidup, dapat bahan-bahan makanan pokok misalkan apakah beras, ikan, apa segala pendukung hidup. Nah kemudian apa yang harus mereka siapkan? Salah satunya adalah dokumen yang harus difasilitasi oleh Pemda itu dokumen mereka, langsung dokumen kependudukannya langsung dicabut dan dicatatkan di sana,” katanya.
Ia menjelaskan, peserta transmigrasi yang terdaftar tahun ini umumnya berasal dari kalangan buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri.
BACA JUGA: 3 Juta Pekerja di Banten Belum Tercover BPJS Ketenagakerjaan
Program transmigrasi menjadi alternatif bagi mereka untuk memperoleh kepemilikan tanah dan kehidupan yang lebih stabil.
“Calon yang ada di kita itu sebagian besar adalah mereka yang buruh tani, yang menanam pertanian tapi hasilnya dibagi dua dan mereka tidak punya hak atas tanah itu. Kalau yang pemiliknya akan menjual dan lain sebagainya ya mereka pindah, akhirnya ikut program transmigrasi,” ucapnya.
Lebih jauh Septo mengatakan, di tahun ini banyak calon transmigran berasal dari Kabupaten Tangerang.
Menurut Septo, hal itu disebabkan karrna banyak warga yang datang ke Tangerang awalnya untuk bekerja di sektor industri namun tidak mendapatkan pekerjaan sesuai harapan.
“Paling banyak dari Kabupaten Tangerang. Lah kan mereka tadinya dengan harapan besar ke Tangerang itu kerja di pabrik, sampai sana ternyata nggak jadi, malah jadi buruh tani, ya sudah ikut itu transmigrasi,” ujarnya.
BACA JUGA: Banyak Lowongan Kerja di Cilegon , Disnaker Minta Tenaga Lokal Diprioritaskan
Septo berharap program transmigrasi tahun ini dapat memberikan kesempatan baru bagi warga Banten untuk memperbaiki taraf hidup dan membangun kemandirian ekonomi di daerah tujuan.
“Rata-rata dalam satu tahun mereka bisa berkembang,” tutupnya.***
