BANTENRAYA.COM – Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengharapkan, kepala desa dan aparatur desa memahami sistem pengelolaan keuangan dana desa secara proporsional.
Pengelolaan keuangan desa yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tingkat desa dan daerah.
Pesan ini disampaikan Raden Dewi Setiani dalam rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten, di Aula PSDM Perwakilan Banten, di wilayah Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurut Dewi, kegiatan workshop yang diinisiasi oleh BPKP sangat penting sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan desa ke depan.
Melalui workshop ini menjadi pegangan bagi kepala desa sebelum membuat perencanaan program.
BACA JUGA: dBojonegara Banjir Truk Tambang, Mahasiswa Desak Penertiban
“Desa harus memahami sistem pengelolaan yang proporsional dan transparan. Terlebih bagi perangkat desa dan kepala desa, tata kelolanya harus tertib dan amanah. Harapannya, tata kelola keuangan desa semakin profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Kata Dewi, desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan nasional harus dimulai dari desa, karena sejalan dengan semangat dari desa untuk Indonesia maju.
“Desa adalah garda terdepan dalam pembangunan. Melalui program hilirisasi dan kebijakan bapak Presiden Prabowo, terutama melalui koperasi desa, diharapkan dana desa setiap tahun dapat meningkat. Ini adalah amanah yang harus dijaga agar tata kelolanya bersih, tertib, dan bebas dari temuan,” harapnya.
Kepala BPKP Perwakilan Banten, Rusdy Sofyan mengatakan, pentingnya tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
BACAJUGA:
BACA JUGA:DPR RI Desak Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
Sebab, dana desa adalah tulang punggung pembangunan di tingkat desa.
“Karena itu, pengelolaannya harus transparan, tertib, dan akuntabel. Workshop ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah untuk menghadapi tantangan dan menemukan solusi dalam mengelola dana desa maupun BUMDes,” katanya.***
