BANTENRAYA.COM – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Hal itu ia sampaikan pada saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 1 dan SMKN 1 Kota Serang pada Senin (16/6/2025).
Dalam kunjungannya, Andra meminta seluruh panitia agar berpegang teguh pada aturan dan tidak tergoda praktik-praktik kecurangan, termasuk titip-menitip.
Baca Juga: 24 Kepala Sekolah dan 3 Pengawas Sekolah Dilantik, Budi Rustandi: Tidak Ada Lagi Pungli
“Saya menghimbau agar semuanya, baik guru, petugas, tetap berpegang teguh pada integritas, kredibilitas, serta menerapkan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan yang merata,” kata Andra.
Andra menyampaikan bahwa, integritas panitia adalah pondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.
Ia meminta agar tidak ada kompromi terhadap permintaan yang tidak sesuai prosedur, termasuk permintaan personal yang datang melalui pesan singkat atau jalur informal.
Baca Juga: Istri Hendak Pinjamkan Uang, Suami Korban Pembunuhan Berencana di Cilegon Minta Pelaku Dihukum Berat
“Kita ada empat jalur tahun ini, Domisili, Prestasi, Mutasi, dan Afirmasi. Sudah, fokus saja ke situ. Dan saya minta agar tidak ada titip-menitip. Ya entah itu tetangga, kawan lama, saudara. Terakhir saya ada yang WA ‘Assalamualaikum’. Ya Assalamualaikum-nya kita jawab, tapi kalau belakangnya minta titip-titip, gak saya ladenin. Biarin aja. Terserah mau dibilang sombong, sombonglah,” tegasnya.
Menurutnya, praktik titip-menitip kerap menjadi pintu masuk korupsi dalam dunia pendidikan.
Ia menegaskan bahwa, tindakan ini tidak akan ditoleransi, apalagi saat ini Pemprov Banten telah menyediakan alternatif berupa program ‘Sekolah Swasta Gratis’ untuk menjawab keterbatasan daya tampung di sekolah negeri.
Baca Juga: Istri Hendak Pinjamkan Uang, Suami Korban Pembunuhan Berencana di Cilegon Minta Pelaku Dihukum Berat
“Karena mulainya dari situ. Mungkin satu dua kita bantu karena niatnya nolong. Tapi itu sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dan itu banyak, apalagi di sekolah-sekolah favorit,” ungkap Andra.
Selain itu, dalam sidaknya Andra juga memastikan kesiapan panitia PPDB di lapangan, terutama dalam membantu masyarakat yang kesulitan akses internet atau pemahaman teknis saat mendaftar daring.
Ia juga turut mengapresiasi kesiapsiagaan sekolah-sekolah dalam menyediakan pelayanan langsung.
Baca Juga: Ini Link Daftar SPMB Bagi SMA dan SMK Negeri di Banten, Simak Cara Pendaftaranya
“Help desk ini menurut saya adalah sebuah keharusan ya, karena mungkin ada orang tua yang kesulitan atau tidak punya akses internet. Itu dibantu di situ (help desk,-red). Prinsipnya adalah kesiapan panitia untuk membantu proses penerimaan murid baru tahun ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, yang penting harus transparan dan berkeadilan,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai daya tampung siswa yanh biasanya mengalami lonjakan pasca penerimaan, Andra mengakui bahwa jumlah siswa per kelas di beberapa sekolah masih terlalu padat.
Ia menegaskan bahwa standar maksimal adalah 36 siswa per kelas, bukan 50 seperti yang dilaporkan sejumlah guru.
Baca Juga: Hasil Riset Sosial Latsitarda di Cilegon Siap Diadopsi Jadi Kebijakan Strategis Pemkot
“Jumlah siswa sesuai peraturan tahun ini 36 siswa per kelas. Itu gak boleh nambah. Karena terlalu banyak itu juga mempersulit proses Kegiatan Belajar Mengajar. Makanya sekarang semuanya harus sesuai Juknis,” tegasnya.
Lebih lanjut Andra mengatakan, dirinya juga meminta agar kepala sekolah dan panitia aktif dalam mensosialisasikan daftar sekolah swasta yang ikut program gratis. Ia berharap publik tidak terjebak asumsi lama bahwa sekolah swasta selalu berbayar.
“Sekolah gratis ini baru diluncurkan Mei lalu. Waktunya pendek, jadi kita butuh bantuan banyak pihak untuk menyampaikan ke masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Sistem Sering Down, Pendaftaran SPMB di Lebak Dikeluhkan Calon Siswa dan Orang Tua
“Jadi kalau mungkin ada orang tua yang datang nanti pada saat verifikasi, bisa disosialisasikan juga mengenai program sekolah gratis ini. Kita hadirkan solusi agar stigma kalau sekolah swasta itu berbayar dan mahal itu tidak ada lagi,” imbuhnya.
Lebih jauh Andra menuturkan, dirinya menegaskan jika keberhasilan PPDB bukan hanya soal teknis pendaftaran, tapi juga keberanian semua pihak untuk menjaga integritas dan mendorong keadilan dalam akses pendidikan.
“Apapun yang terjadi, tetap aturan Juknis itu yang harus menjadi panduan,” pungkasnya.
Baca Juga: IRT Cilegon Jadi Diduga Korban Pembunuhan Berencana, Dua Pelaku Terancam Hukuman Mati
Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang, Untung Supriyanto mengatakan jika di sekolah yang ia pimpin, telah menyediakan meja pelayanan untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran.
“Kita ada sedikan help desk dengan beberapa komputer dan juga tablet, untum membantu masyarakat yang mungkin tidak punya akses internet atau kesulitan saat mendaftar,” kata Untung.
Mengenai sosialisasi program sekolah gratis dan jumlah siswa, Untung menjelaskan jika pihaknya mengikuti aturan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten.
“Kalau jumlah siswa, kita sesuai dengan aturan, 36 siswa per-kelas, dan tidak ada penambahan. Sementara kalau untuk sosialisasi sekolag swasta gratis, sesuai dengan hasil keputusan bersama Fokum Kepala Sekolah Swasta se Kota Serang, itu kita lakukan semacam kerja sama. Jadi di tiap sekolah negeri, itu ada petugas dari sekolah swasta yang standby untuk mungkin membantu siswa yang kesulitan sekaligus mensosialisasikan sekolah swasta gratis yang dicanangkan oleh pak Gubernur,” jelasnya.
“Jadi kita upayakan agar bagaimana antara sekolah negeri dan swasta ini berjalan beriringan. Dengan skema seperti ini diharapkan sekolah swasta tau apa yang jadi persoalan di sekolah negeri dan begitu juga sebaliknya,” tandasnya.***
