BANTENRAYA.COM – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah meminta agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan anggaran alias APBD tidak boleh sekadar habis terserap, melainkan harus jelas nilai dan dampaknya.
“Value for money itu artinya setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan, ada output, outcome, benefit, dan impact yang dirasakan rakyat,” kata Dimyati, Minggu 17 Agustus 2025.
Baca Juga: Wagub Bocorkan 2 Sekda Kabupaten dan Kota yang Bakal Ditarik ke Pemprov Banten
Ia menyoroti hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK yang masih menemukan kelemahan dalam ketepatan sasaran program pembangunan di Banten. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh terus berulang.
BACAJUGA:
“Oleh sebab itu, di 2026 kita harus lebih baik. Program harus tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Dimyati menyebutkan jika akar persoalan ada pada kualitas perencanaan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan dari bawah ke atas (bottom up) yang mengacu pada aspirasi masyarakat.
“Perencanaan seharusnya berasal dari keinginan dan harapan masyarakat yang dijaring DPRD saat reses. Kalau perencanaannya matang, anggaran akan tepat sasaran,” katanya.
Dimyati juga menjelaskan bahwa, perubahan APBD Banten tahun ini diarahkan untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Heboh Jeff Smith Bintangi Sinetron Asmara Gen Z hingga Trending di X, Intip Karakternya
Antara lain program sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi merah putih, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita kan dukung program nasional tersebut agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa buruknya perencanaan seringkali berujung pada perubahan anggaran yang tidak perlu. Hal itu menurutnya menandakan lemahnya sistem sejak awal.
Baca Juga: Last Match! Timnas Indonesia vs Mali di Ajang Piala Kemerdekaan 2025: Prediksi dan Susunan Pemain
“Kalau perencanaannya bagus, seharusnya tidak perlu ada perubahan berulang dalam anggaran,” katanya.
Lebih lanjut Dimyati berharap, momentum penyesuaian APBD kali ini bisa dijadikan titik balik dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Yang paling penting adalah mengurangi kesalahan yang sama dan memastikan setiap anggaran benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Dimyati. ***
