BANTENRAYA.COM – Genap 5 bulan 43 Pemerintah Kelurahan di Kota Cilegon tidak melaksanakan program-program di 2025 karena tidak adanya anggaran.
Bahkan, untuk melakukan pelayanan kelurahan terpaksa ngutang untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK).
Salah satu lurah yang enggan disebutkan Namanya menjelaskan, sudah 5 bulan untuk kebutuhan ATK menggunakan anggaran pribadi atau utang.
Baca Juga: Profil Didik Subi Pemilik Kontraktor Bintoro Corp yang Diduga Tipu Korban hingga Ratusan Juta
“Sudah diajukan pencairan. Tapi memang sudah 5 bulan untuk ATK itu ngutang, nilainya cukup lumayan,” katanya, pada Minggu, 1 Juni 2025.
Ia menegaskan, kebutuhan ATK menjadi penting. Sebab, cukup banyak surat menyurat yang dikeluarkan.
Misalnya surat pengantar dan lainnya. Kebutuhan sendiri, bukan hanya kertas saja. Namun, tinta dan lainnya masih sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Penjualan Tiket Palsu Coreng Kemeriahan Pesta Mangan 2025 Kota Serang
“Ada kertas, tinta, serta kebutuhan ATK lainnya. Ini menjadi penting karena kami melakukan pelayanan langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Dirinya menyatakan, berharap agar pelayanan bisa terus berjalan maka ATK menjadi hal yang penting.
Kendati, begitu dirinya membenarkan jika anggaran yang ada sudah dicairkan hanya untuk kebutuhan rutin seperti listrik, telepon atau internet dan honor-honor.
“Hanya bisa belanja yang sifatnya rutin saja. Namun, untuk ATK harus mengutang dulu,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani mengakui, belanja masih banyak untuk belanja rutin seperti keperluan gaji, honor dan belanja langsung listrik dan internet.
“Tapi kita masih harus pintar mengatur belanja. Kami pastikan tidak akan ada belanja yang ditahan,” jelasnya.
Baca Juga: 7 Film Horor Indonesia yang Tayang Pada Juni 2025, Ada Jalan Pulang hingga Lorong Kost
Dana tidak menampik adanya belanja hanya sebagian besar atau mayoritas belanja rutin.
Hal itu karena ada beberapa faktor membuat belanja daerah belum bisa berjalan maksimal. Bahkan, pada Triwulan II belum ada lelang yang dilaksanakan.
“Triwulan II belum ada lelang, selain efisiensi tidak ada lelang dan aturan baru tentang LPSE itu belum clear (tuntas-re) di Kemendagri. Ini akan kami sampaikan, yang jelas kita tidak akan menahan belanja kita,” pungkasnya. ***
