BANTEN RAYA.COM – Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang masuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu, (18/6/2025).
Berdasarkan pantauan Banten Raya di lokasi, para mahasiswa itu secara bergantian berorasi menyuarakan kekesalan dan ketersinggungannya terhadap kabar yang menyebut Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Lukman mengatakan jika warga Kota Tangerang kampungan.
Selain itu, puluhan masa yang hadir berorasi sembari membawa banner yang bertuliskan Copot Plh Kadisdik Banten.
Ditemui disela aksi demonstrasi, Ketua IMM Banten, Novriyadi mengaku kecewa atas perkataan yang dilontarkan oleh Plt Kadisdikbud tentang daerahnya. Dirinya menyebut, jika ucapan tersebut merupakan ucapan yang dirasa merendahkan daerah Tangerang.
Baca Juga: UMKM Banten Didorong Ekspansi ke Pasar Internasional
“Kita (IMM Banten, red) pengen Plh Kadis pendidikan Provinsi Banten meminta maaf atau mengklasifikasikan ucapannya. Terutama minta maaf secara terbuka terhadap masyarakat Tangerang. Karena jelas, dalam ucapannya itu, kita ada bukti vidionya, dia (Kadisdik Banten, red) menyebut warga itu kampungan,” katanya kepada wartawan.
“Karena jujur, kita dari Kota Tangerang geram, melalui media sosialnya, melalui pesan-pesannya ya geram terhadap ucapan itu (Kampungan, red),” lanjutnya.
Selain itu, Novri juga meminta agar tak hanya Dinas Pendidikan Provinsi Banten saja. Akan tetapi seluruh dinas yang ada di Provinsi Banten untuk dapat dilakukan evaluasi kinerja.
“Kita juga minta Gubernur Banten untuk bisa mengevaluasi semua dinas. Karena kita mendapati baik data atau info yang mana dinas-dinas ini menjadi banyak pertanyaan apalagi adanya temuan BPK. Yang pasti kita minta Gubernur Banten mengevaluasi semua dinas terhadap kinerjanya,” paparnya.
BACAJUGA:
Dia juga menegaskan jika aksi demonstrasi yang digelar hari ini akan kembali pihaknya lakukan jika tuntutan yang diutarakan tidak ditanggapi.
“Yang pasti ini bukan aksi pertama dan terakhir. Kita akan terus menyuarakan agar ada evaluasi dari pak Gub terutama Plh Kadisdik Banten,” tegasnya.
Sementara itu, terpisah, Kadisdikbud Banten, Lukman menyampaikan jika dirinya merasa tidak mengatakan apa yang saat ini dituduhkan padanya.
Dia menjelaskan jika saat itu, dirinya hanya ditanya mengenai banyaknya masyarakat di Kota Tangerang yang mengantri di Disdukcapil untuk melakukan legalisir akta kelahiran dan kartu keluarganya (KK) untuk keperluan SPMB.
“Saya sampaikan bahwa sekarang itu kita sudah menggunakan digital. KK digital Akte digital. Maka itu bisa tanpa ada legalisir. Tapi cukup dengan barcode,” jelasnya.
“Kemudian ada yang bertanya bagaimana dengan yang mereka? Kata saya mungkin wilayah-wilayah tertentu yang orang tuanya tidak mengurus itu (Akta Kelahiran dan KK digital, red) dan masih menggunakan KK atau akte yang lama. Itu melakukan legalisir,” tambahnya.
Baca Juga: Wagub Dimyati Ajak Masyarakat Makmurkan Masjid
Dirinya menegaskan jika pihaknya tidak pernah mengutarakan apa yang saat ini ramai diperbincangkan. Menurutnya, apa yang disampaikan olehnya tidak ada kalimat yang merendahkan pihak lain.
“Nah saya sebut kaya di daerah-daerah perkampungan. Dipelintirlah mungkin itu. Karena saya sedikitpun tidak menyebut kata yang wartawan itu sampaikan,” tegasnya. (***)
