[dropcap]M[/dropcap]asa kebiasaan baru di periode pandemi COVID-19 memberi efek domino multi-sektoral, utamanya sektor kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan, pendidikan. Bidang pemerintahan dihadapkan pada tuntutan baru, seiring aktivitas ekonomi harus terus berjalan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan publik. Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana melakukan pertalian aspek tersebut secara seimbang? Marak pendayagunaan platform digital oleh pelaku usaha dan masyarakat di tengah pandemi sebenarnya dapat ditangkap sebagai peluang bangkit dari perlambatan ekonomi.
Menubuhkan ekosistem digital menjadi salah satu jawabannya. Pergulatan wacana ekonomi digital semakin mengedepan di sela upaya-upaya strategis pemerintah mengatasi perlambatan ekonomi Indonesia. Keputusan-keputusan pembuatan atau desain kebijakan dari respon pemerintah pada fondasi tertentu menjadi lebih mengedepan. Kenapa seperti itu? Ada beberapa hal yang perlu Kita garisbawahi.
Pertama, pintu terbuka bagi Indonesia untuk menjadi senter perkembangan digital di kawasan Asia Tenggara (Oxford Economics, 2011). Bonus demografi Indonesia terletak pada lebih besarnya jumlah penduduk usia produktif (rentang usia 15-64 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif (usia 15 tahun ke bawah dan 64 tahun ke atas). Meskipun, perbandingan ini disertai angka signifikan di jumlah pencari kerja baru (rentang usia 15-24 tahun) sebanyak 197,91 juta jiwa, atau lebih kurang 56 persen dari total penduduk Indonesia (Kemenko Perekonomian 2020). Taksir tersebut dapat diartikan sebagai potensi munculnya pasar-pasar digital baru. Tentu saja kepastian infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi harus menjadi prioritas. Pembangunan jaringan serat optik nasional sepatutnya mampu memastikan konektivitas jaringan internet nusantara. Pemanfaatan konektivitas tersebut secara tepat sasar adalah sebuah tantangan tersendiri. Hootsuite Digital Report (dalam Asosiasi E-Commerce Indonesia 2021) menukil jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 175,4 juta. Fakta ini adalah peluang sekaligus pasar yang menjanjikan dalam usaha mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
Kedua, ekosistem digital bisa dikatakan relatif sudah terbentuk, tercermin dari jumlah start up di Indonesia yang telah melebihi 1500 (Injabar 2021). Pertanyaannya adalah bagaimana menggiring komunitas-komunitas usaha mikro dan menengah (mau dan bisa) masuk ke dalam ekosistem tersebut. Salah satu yang mengedepan adalah bagaimana pelaku usaha paham dan tanggap copywriting, untuk kemudian menguasasi pemasaran via media sosial. Kesenjangan terjadi manakala pelaku usaha kurang memahami bagaimana memanfaatkan platform digital yang telah ada.
Pelaku usaha mengakui ekosistem digital sebagai siklus interaksi yang sepadan dengan non-digital dengan pola: pelaku usaha-pemasar-reseller-pasar-pembeli-logistik-ekspedisi. Bentuk-gerak ekosistem harus diiringi oleh pemerintah sebagai akselerator sekaligus katalisator, dan bukan hanya fasilitator. Ketimpangan harga antara barang import dan barang lokal juga harus diatasi oleh regulasi. Generasi muda melek digital dapat lebih didorong oleh keterwakilan kelembagaan seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Sebabnya, digital skill adalah kunci bagi pelaku usaha mikro dan menengah masuk ke ekosistem digital. Pengindahan terhadap kurator newbie atau pelaku usaha digital baru tidak kalah penting.
Bagaimana endorsement dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah? Bidang Promosi dan Penanaman Modal di DPMPTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat juga mendorong semisal rasa produk, kemasan produk pelaku usaha, dan mungkin penyertaan food tester. Brand communication bagi pelaku usaha digital adalah pekerjaan panjang bagi pemerintah. Pemanfaatan forum eksisting Corporate Social Responsibility Kesejahteraan Sosial (CSR-Kessos) seyogyanya menyediakan ruang pencarian insights terhadap kendala pengusaha-pengusaha yang selama ini sulit go-international, katakanlah begitu. Sehingga, investor asing bisa menjadi pendongkrak kesenjangan produksi. Langkah aksi ini semestinya menjadi bayangan kearifan lokal dan daya saing digital di daerah.
Kendatipun, perhatian terhadap sisi pendulum lain dari revolusi digital juga penting. Mengentaskan ketimpangan dan memastikan kemerataan adalah sangat diperlukan. Kesiapan semua pemangku kepentingan menghadapi pergeseran ke arah teknologi digital perlu diperhatikan. Kecakapan kebijakan bisa dimulai dengan meninjau kembali bagaimana serapan kearifan lokal di atas dapat dituntun oleh Keputusan Presiden no. 3/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Kolaborasi Kominfo dan Kemenko Perekonomian sebaiknya mengawal penataan kedaulatan dan kemandirian digital di daerah. Pendanaan, infrastruktur komunikasi dan keamananan siber adalah aspek-aspek berbenah. Pendidikan dan penciptaan lembaga pendidikan — tanggap lapangan kerja, sebaiknya direspon oleh Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Ketanggapan ini merupakan salah satu tumpuan amanat UU no. 11/ 2020 tentang Cipta Kerja.
Penulis adalah akselerator kebijakan Indonesia, pengulas solusi strategis kreatif dan kritis-konstruktif atas tantangan penerapan kebijakan publik
