Terlepas kritik warganet atas aksi perlindungan anak Ferdy Sambo, oleh Psikolog Anak lintas-genre, Seto Mulyadi, akrab disapa Kak Seto, mengawal perkara anak Indonesia patut beroleh pengindahan serius.
Apa sebab? Melirik catatan kritis Usulan Draft Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga (RUU PRT), bobot tanggungan intervensi kebijakan di ranah ini semakin melebar.
Kupasan Sorotan Riswanda (2021) dalam sebuah Virtual Talk bersama Kak Seto dan Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kemen PPPA RI, Ciput Purwianti, hendaklah menyentak ingatan kritis Nusantara.
Bahwa ‘Anak-anak masih belum (sepenuhnya) terlindungi dari kekerasan: Regulasi apa yang sudah ada namun belum berjalan?’ Kemen PPPA apik menggarisbawahi Sorotan pada perbahasan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).
Sebuah persoalan lama di jendela bincang perlindungan anak. Eksploitasi anak secara ekonomi dapat menjadi cetak tebal tersendiri.
Garitan data International Labour Organisation (ILO), diperkiran ada sekitar 4,2 juta bekerja sebagai PRT di Indonesia.
Meskipun, penekanan ILO tidak hanya sekadar bertempur angka demi mengangkat atau mematahkan argumentasi. Pada reportase kajian lain, ILO justru menekankan pentingnya ‘definisi statistik untuk pekerja rumah tangga’.
Apa maksudnya? Fundamental bagi aksi terobosan kebijakan untuk lebih dulu menjabarkan terkait pemahaman ‘pekerja rumah tangga’ itu sendiri. Untuk nantinya penjabaran tersebut diserap ke dalam statistik operasional.
Sehingga perbandingan data dapat dilakukan. Menukil bagian narasi penjelasan ILO, secara global terdapat definisi pekerja rumah tangga diterjemahkan sebagai ‘pelayan, tukang masak, pramusaji, pelayan pribadi, kepala pelayan, tukang cuci, tukang kebun, penjaga gerbang, pembersih kandang kuda, sopir, perawat, pengasuh, pengasuh bayi’.
Sedangkan, misalnya saja, menoleh pada definisi BPS, ditemukan definisi bahwa ‘penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih’. Padahal pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 memuat larangan mempekerjakan anak.
Termaktub di dalam ketentuan, anak adalah setiap orang dengan usia lebih muda dari 18 tahun. Apakah 18 tahun adalah usia minimum boleh bekerja? Ditambah pasal ini meregulasi pengusaha dan tidak jelas soal pemberi kerja perseorangan.
Kendatipun, pasal 74 menuturkan ‘siapapun’ dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk pekerjaan terburuk. Multi-tafsir rawan terjadi disini.
Menukil katalog BPS (2009) berjudul ‘Pekerja Anak Indonesia’, ditemukan angka 4,06 juta anak-anak yang bekerja — diambil dari 58, 8 juta rentang usia 5-17 tahun. Kemudian diperkiran 1,76 juta adalah termasuk pekerja anak.
Lansiran survei ini termasuk mencatat 48,1 juta dalam rentang usia tersebut bersekolah, dimana 24,3 juta disebut mencemplung dalam kegiatan kerumahtanggaan.
Pentingnya redefinisi ‘pembantu’ atau ‘pekerja’ di konteks RUU hadir disini. Bagaimana dengan misal terma ‘pekerja keluarga tidak dibayar’. Lebih lagi, jika kemudian anak-anak menghabiskan lebih dari 40 jam per minggu sebagai pekerja, bisa dikatakan mereka jatuh dalam situasi kerawanan.
Mengingat karakteristik pekerjaan PRT relatif tertutup ditambah pola relasi kuasa di dalam rumah pemberi kerja. Anak-anak bisa saja kehilangan hak bersekolah paling tidak. Celah risiko terpapar tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak sepantasnya dihadapi anak-anak merupakan persoalan lanjutan.
Jangkauan tangan kebijakan pemerintah wajib hadir sejauh kemungkinan terjadinya penelantaran hak anak, katakanlah PRTA, untuk mendapatkan perhatian kesehatan, waktu luang sebagai anak dan kelayakan pengasuhan keluarga.
Bukankah ukuran tumbuh kembang anak tidak hanya berkisar di soal gizi? Himpitan keterpaksaan kondisi ekonomi dan keguyuban sosio-kultural tentu bukan pembenaran menempatkan anak-anak pada situasi dimana resiko eksploitasi rentan terjadi.
Dalih tradisi membantu anak yang berasal dari keluarga miskin muncul sebagai agitasi inferior oknum pengirim PRTA dari daerah-daerah tertentu bermoduskan hubungan sosio-kultural.
UU 23/2002, pasal 66 (3) jelas mengatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak. Namun, termasuk dalam PP 78/2019, belum secara gamblang menetapkan batasan dan pengaturan tentang sejauh mana tindakan seseorang dapat tergolong ke dalam bentuk eksploitasi anak.
Kata putus, RUU PRT dapat menjadi pelopor kebaruan regulasi perlindungan anak Indonesia. Termasuk wujud penafsiran dan penjelasan regulasi berjalan.
Minimal, pesyaratan A sampai Z menyangkut kriteria pekerjaan dan pembatasan lingkup, beban, dan waktu kerja, serta jaminan anak tetap dapat bersekolah dan membuka akses dukungan psikososial berupa keluarga, teman dan lainnya patut dirumuskan sebagai cetak biru kebijakan.
RUU PRT juga seyogyanya memastikan butir-butir plus jaminan eksekusi di lapangan seputar mitigasi dan penanganan untuk anak yang terpaksa bekerja dari semua risiko yang dapat menghambat, mengganggu, mengancam dan atau merugikan kesehatan, keselamatan mereka. Penting bagi legislator untuk mendorong RUU ini ke arah lebih dari sekadar pojok baca.
Basis komunitas barangkali dapat membantu sistem pengawasan dan pencatatan tentang besaran dan kecenderungan pertumbuhan tenaga anak sebagai PRT. Komunikasi antar kebijakan tidak kalah penting.
Berimbas komunikasi antar K/L dan OPD. Kenapa begitu? Undang-Undang Ketenagakerjaan UUKUHAP, UUPKDRT, UUPTPPO, UU Perlindungan Anak, UU Sisdiknas, UU HAM adalah sebagian dari rentetean kebijakan eksisting yang dapat dijadikan pijakan kebaruan RUU PRT dalam hal ihwal perlindungan anak.
