BANTENRAYA.COM – Puluhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Serang tidak terurus atau tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak bisa menghasilkan untuk desa.
Saat ini terdapat 168 BUMDes yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Serang, namun dari jumlah tersebut hanya 10 persen yang aktif.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Serang Dede Suchandi mengatakan, puluhan BUMDes di Kabupaten Serang banyak yang belum berjalan dengan baik.
“Kalau dari data tahun 2024 mah di Kabupaten Serang itu ada 168 BUMDes, tapi dari 168 BUMdes itu hampir rata-rata 90 persen tidak aktif dan hanya10 persen yang berjalan,” ujarnya, Selasa (4/3).
Ia menjelaskan, BUMDes yang tidak berjalan dengan baik tersebut lantaran minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola potensi yang ada di desanya masing-masing.
“Kalau kita lihat kan potensi SDM di desanya belum ada, jadi jika BUMDes berdiri tapi SDMnya tidak memupuni maka tidak bisa berjalan. Kemudian meraka juga masih belum bisa membaca potensi desa yang dapat dijadikan usaha,” katanya.
Baca Juga: Walikota Serang Budi Rustandi Bagi-bagi Paket Sembako Murah, Realisasikan Program 100 Hari Kerja
Walaupun masih banyak yang belum berjalan dengan baik, setiap desa saat ini diharuskan memiliki BUMDes untuk mendongkrak pendapatan asli desa (PADes).
“Setiap desa untuk tahun ini berlomba-lomba membuat BUMDes, karena sesuai dengan aturannya ada dana ketapang (ketahanan pangan-red) yang diberikan kepada BUMDes,” ungakpanya.
Dede mengungkapkan, terdapat beberapa desa sudah bisa menghasilkan PADes dari pengelolaan BUMDes karena sudah berjalan dengan baik dan semakin berkembang.
Baca Juga: Pidato Perdana Sebagai Gubernur Banten, Andra Soni Tegaskan Komitmen Tidak akan Korupsi
“BUMDes yang sudah berkembang itu di Desa Anyer yang mengelola air minum, lalu di Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka yang bergerak di bidang internet,” paparnya.
Pihaknya masih kesulitan untuk membina BUMDes yang tidak berjalan dengan baik karena tidak ada anggaran dana untuk melakukan pemberdayaan terhadap BUMDes.
“Karena dari tahun kemarin kita pendanaanya tidak ada untuk pemberdayaan BUMDes, apalagi sekarang di 2025 ini ada efisiensi anggaran otomatis tidak bisa melakukan apa-apa,” ujarnya.***
