BANTENRAYA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan program sekolah gratis bagi siswa yang masuk ke sekolah swasta masih terus dibuka. Hingga pertengahan Juli 2025, jumlah pendaftar sudah mencapai 76.645 siswa dari total kuota 102.620 kursi yang disediakan.
Dengan demikian, masih tersedia 25.975 kuota kosong yang bisa dimanfaatkan masyarakat, terutama bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
BACAJUGA:
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan pendaftaran masih akan dilayani hingga akhir bulan Juli, meski masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) sudah berakhir di sebagian besar sekolah.
“Sampai hari ini, kita masih menerima siswa-siswa di sekolah yang kuotanya masih tersedia, sampai dengan akhir bulan Juli 2025,” kata Andra, Minggu (20/7/2025).
Andra menjelaskan, program Sekolah Gratis (PSG) ini terbuka untuk jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov Banten. Hingga kini, total ada 811 sekolah swasta yang ikut dalam program tersebut.
Rinciannya, untuk SMA swasta, tersedia kuota sebanyak 36.141 kursi di 232 sekolah, namun baru terisi oleh 17.183 siswa. Artinya, masih ada 18.958 kursi yang belum dimanfaatkan.
Baca Juga: Pemprov Gelontorkan Rp159 Miliar untuk Biaya 76 Ribu Siswa di Sekolah Swasta
Di jenjang SMK swasta, peminatnya lebih tinggi. Dari 60.136 kursi yang disiapkan di 522 sekolah, sudah terisi 56.880 siswa, menyisakan 3.256 kursi.
Sementara di jenjang SKh swasta, dari total 6.343 kuota di 59 sekolah, baru terisi 2.582 siswa. Masih tersisa 3.761 kursi bagi siswa berkebutuhan khusus yang ingin melanjutkan pendidikan secara gratis.
Andra juga menegaskan, sekolah yang telah menandatangani kerja sama tidak boleh menarik biaya dalam bentuk apa pun dari peserta didik. Jika ada sekolah yang melanggar, Pemprov tidak segan untuk memberikan sanksi hukum.
“Itu jelas melanggar MoU, melanggar hukum, dan bisa ditindak secara hukum,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemprov Banten tidak sembarangan dalam memilih sekolah yang bisa menjalankan program ini. Fasilitas, legalitas, dan rekam jejak sekolah menjadi indikator penting dalam proses seleksi.
“Sekolah-sekolah swasta ini sangat layak untuk melaksanakan program sekolah gratis. Standar yang disyaratkan pemerintah sudah terpenuhi,” kata Andra.
Baca Juga: KKM Uniba di Pandeglang Kampanyekan Sekolah Ramah Anak
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menambahkan bahwa sekolah yang sudah terlibat harus menjaga kualitas dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa.
“Mohon berikan pelayanan terbaik kepada anak didik kita, karena mereka adalah pemimpin di masa yang akan datang,” ucapnya. (***)
