BANTENRAYA.COM – Program 100 hari kerja Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang Budi Rustandi-Nur Agis Aulia mendapat sorotan dari lembaga kajian Election and Democracy Studies (EDS).
EDS menilai bahwa program 100 hari kerja Budi Rustandi-Nur Agis Aulia lebih sarat kontroversi dan seremoni ketimbang capaian nyata.
Sebagai informasi, pasangan Budi Rustandi-Nur Agis Aulia dilantik pada 20 Februari 2025 setelah meraih kemenangan telak dalam Pilkada Kota Serang yakni lebih dari 60 persen suara.
Pendiri EDS sekaligus Pengamat Hukum Tata Kelola Pemerintahan, Yhannu Setyawan, mengatakan pasangan Budi–Agis belum menunjukkan gebrakan signifikan dalam pemerintahan. EDS menyebut 100 hari pertama ini sebagai “panggung populisme seremonial.”
“Program-program unggulan seperti Serang Makmur, Serang Cerdas, hingga Serang Bebas Pungli masih minim realisasi konkret dan cenderung simbolik,” ujar Yhannu Setyawan, Sabtu 7 Juni 2025.
Ia menjelaskan, salah satu indikator lemahnya kinerja awal terlihat dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang yang baru menyentuh angka 15,42 persen hingga Mei 2025.
Baca Juga: Jangan Lewatkan! Cek 12 Lokasi Nobar Laga Jepang vs Timnas Indonesia di Tangerang Hari Ini
Kendati demikian, lanjut Yhannu, Pemkot Serang tetap menargetkan PAD sebesar Rp600 miliar pada 2026. Target Rp 600 miliar dinilai tidak realistis tanpa adanya peta jalan fiskal yang terukur.
Program lainnya seperti Serang Sehat dan Serang Digital pun belum menampakkan kemajuan nyata. Meski program BPJS untuk warga miskin telah diumumkan, pelaksanaannya belum jelas.
Aplikasi layanan publik “Ragem” yang diandalkan dalam digitalisasi layanan justru dinilai hanya meneruskan warisan pemerintahan sebelumnya yang belum efektif menjangkau masyarakat luas.
Baca Juga: Meningkatkan Keterampilan Informasi dan Teknologi di Bidang Sistem Informasi dalam Era Society 5.0
EDS juga menyoroti tajam penandatanganan nota kesepahaman Corporate Social Responsibility (CSR) dengan PT Pantai Indah Kapuk Dua (PIK 2).
Korporasi yang belum memiliki basis ekonomi di Kota Serang tersebut justru sudah diminta kontribusi hibah, memunculkan kekhawatiran soal potensi “jebakan filantropi strategis” yang bisa menutupi agenda bisnis tanpa kajian manfaat yang transparan.
“Forum CSR Kota Serang bahkan belum memiliki legitimasi publik yang kuat. Ketika mereka menyatakan urgensi menerima PIK 2, ini justru memperkuat kecurigaan publik akan potensi konflik kepentingan,” jelas dia.
Baca Juga: Drakor Second Shot At Love Episode 9: Gwang Ok Dirawat, Geum Ju hingga Jung Soo Putus Asa?
Tak hanya itu, Yhannu juga menyoroti program lain seperti Serang Mengaji, Serang Kreatif Produktif, Serang Menyala, hingga Serang Bebas Banjir, masih berada pada level slogan.
Beberapa belum memiliki indikator kinerja, dan lainnya hanya menjadi pelengkap seremoni tahunan.
Dugaan pungutan liar di Kelurahan Banjarsari pada April 2025 juga menjadi preseden buruk bagi jargon “bebas pungli”.
Baca Juga: Drakor Tastefully Yours Episode 9: Sinopsis dan Link Nonton Full Movie
Tanggapan pemerintah yang menyebut kasus tersebut sebagai “inisiatif pribadi oknum” dinilai justru melemahkan kredibilitas komitmen terhadap reformasi birokrasi.
“Jika narasi ‘pembangunan butuh waktu lebih dari 100 hari’ hanya dijadikan dalih untuk menutupi ketiadaan hasil, maka ini adalah alarm dini bagi kredibilitas pemerintahan,” tegas Yhannu.
EDS menyimpulkan bahwa pemerintahan Budi–Agis sejauh ini belum berhasil mengubah momentum politik menjadi momentum pelayanan publik yang substansial.
Baca Juga: Masuk Program 100 Hari Kerja, Pembangunan Masjid Terapung Banten Tanpa Bebani APBD Kabupaten Serang
“Jika tren retorika ini terus berlanjut tanpa pembenahan serius, kekecewaan warga dikhawatirkan akan berkembang menjadi bentuk referendum sosial terhadap kepemimpinan mereka dalam lima tahun ke depan,” tandasnya.
Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia mengaku pihaknya berterima kasih atas masukan dan kritikan baik dari pengamat maupun warga Kota Serang. Masukan dan kritikan pengamat maupun warga Kota Serang sebagai bentuk kepedulian terhadap Kota Serang.
“Pertama saya Alhamdulillah. Jadi penting juga baik pengamat maupun warga Kota Serang atau yang ada misi untuk memberikan masukan dan kritikan di kerja kita,” ujar Agis, dihubungi Banten Raya, Senin 9 Juni 2025.
Baca Juga: Andra Soni Klaim Sekolah Gratis Bisa Hilangkan Budaya Titip Menitip saat Penerimaan Siswa
Ia mengaku pihaknya tengah on proses dalam membangun Kota Serang maju bahagia dan sejahtera warganya.
“Yang jelas Budi Agis kan on the track. Artinya perlu lagi mengejar tadi ada beberapa perbaikan-perbaikan infrastruktur, perapian-perapian, karena itu nggak mudah untuk merapikan Taman Sari, Pasar Kepandean, stadion,” tuturnya.
“Itu banyak sebenarnya. Terus ada gorong-gorong, drainase. Itu kan on the track sebenarnya,” ucap dia.
Baca Juga: Sekolah Gratis Diminta Jangan Turunkan Mutu dan Kualitas Pendidikan di Banten
Agis menjelaskan, Budi-Agis baru tiga bulan bekerja membangun Kota Serang. Meski demikian, pihaknya menyebut sudah ada program yang sudah on proses meski belum sempurna.
“Cuma memang karena ya 3 bulan karena kita mulai menyusun banyak hal yang harus diinikan. Itu secara ini ya. Tapi secara yang langsung ke masyarakat ada kuota BPJS, ada Jamkesda, ada bank sampah sekolah,” ucapnya.
“Cuma kan semuanya masih dalam posisi yang belum sempurna. Masih on proses. Wajar kalau masih ada pengamat maupun akademisi yang memberikan saran dan kritikan dan itu kalau saya pribadi ya terima kasih, karena ada yang perhatian,” jelasnya. ***
