BANTENRAYA.COM- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon tentang agenda Penandatangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementera (KUA-PPAS) 2022 diwarnai kericuhan.
Sejumlah mahasiswa berteriak dan membentangkan spanduk protes terkait pembahasan anggaran yang dilakukan DPRD Kota Cilegon dan Pemkot Cilegon, Senin, 6 September 2021.
Empat mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Cilegon awalnya mengikuti rapat paripurna dengan baik di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon.
Baca Juga: Digrebek Saat Main Judi Sabung Ayam, Dua Warga Tangerang Loncat ke Sungai dan Tewas
Mahasiswa menempati balkon lantai dua bersama tamu undangan lainnya. Saat rapat paripurna memasuki tahap akhir, Ketua Umum KAMMI Cilegon Ediansyah berteriak ‘APBD untuk Rakyat’.
Di saat yang bersamaan, mahasiswa lainnya membentangkan spanduk bertuliskan ‘KAMMI MENGGUGAT ! TOLAK POLITISASI DANA APBD’.
Tak berselang lama, sejumlah mahasiswa tersebut diamankan oleh petugas keamanan DPRD Kota Cilegon. Aksi tersebut juga tak dihiraukan oleh Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj yang tetap melanjutkan jalannya persidangan.
Baca Juga: Dituding Lakukan Penganiayaan, Oknum Anggota DPRD Lebak Laporkan Balik Istri Sirinya
Ketua KAMMI Cilegon Ediansyah bersama beberapa rekannya digiring oleh petugas keamanan DPRD Kota Cilegon ke luar ruang persidangan, serta spanduk yang dibentangkan diamankan oleh petugas keamanan.
Saat digiring ke luar, mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI Cilegon juga terus berteriak-teriak. Namun, tetap digiring paksa ke luar Gedung DPRD Kota Cilegon.
Ketua Umum KAMMI Cilegon Ediansyah mengatakan, pihaknya menyoroti mekanisme pembahasan APBD 2022 tidak benar. Sebab pembahasan tidak melibatkan masyarakat.
“Masyarakat tidak dilibatkan,” katanya kepada awak media.
Baca Juga: Gelar Sidak, DPRD Pandeglang Temukan Bagian Huntap Korban Tsunami yang Rusak
Pasca pembahasan di luar kota, kata Edi, tiba-tiba sudah diparipurnakan. Pihaknya mempertanyakan transparansi pembahasan APBD 2022.
“APBD ini uang rakyat, harusnya pembahasannya melibatkan rakyat,” cetusnya.
Alasannya pihaknya tidak memunyai ruang untuk memyampaikan pendapat. Pembahasan APBD 2022 di luar Kota Cilegon, sementara mahasiswa khawatir ke luar kota karena masih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
“Itu alasan kami protes di rapat paripurna,” ucapnya. ***
