BANTENRAYA.COM – Sebanyak 11 dapur untuk program Makan Bergizi Gratis atau dapur MBG di Kota Cilegon belum mengantongi sertifikasi halal dan Laik Higiene Sanitasi.
Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila sekaligus Sekretaris Satgas SPPG MBG Kota Cilegon mengatakan, pengurusan perizinan serta sertifikasi lainnya akan dilakukan secara bertahap oleh Satgas SPPG MBG Cilegon.
Berdasarkan data Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, di Kota Cilegon sebanyak 11 dapur MBG akan dibantu untuk mengurus sertifikasi halal.
“Semua dapur belum punya SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi) dan sertifikat halal, jalan saja dulu, berjalan akan segera diurus,” kata Heni kepada awak media usai melaksanakan koordinasi dengan Tim Satgas SPPG MBG Kota Cilegon di Ruang Rapat Asda Cilegon, Selasa 7 Oktober 2025.
Ia menuturkan, pihaknya saat ini akan mempercepat proses sertifikasi halal untuk seluruh dapur MBG Kota Cilegon supaya aman dan nyaman dalam menjalankan programnya.
BACA JUGA: Pemprov Banten Wajibkan Dapur MBG Bersertifikat, Jangan Ada lagi Drama Makanan Tak Layak Konsumsi
BACAJUGA:
“SLHS dan sertifikasi halal seluruh dapur MBG di Cilegon akan dilakukan secara bertahap,” tuturnya.
Sampai saat ini sudah terdapat 11 dapur MBG yang sudah berjalan di 5 kecamatan, dan akan segera terbangun 3 dapur MBG lainnya di 3 kecamatan.
“Sebetulnya ada 13 tapi yang 3 masih berproses. 3 dapur ini rencananya akan dibangun dari hasil kolaborasi Pemkot Cilegon dan Polres Cilegon, ada di Cibeber, Grogol, dan Pulomerak,” ungkapnya.
Dari 5 dapur MBG tersebut dinyatakan oleh Satgas SPPG MBG Cilegon belum memiliki SLHS dan sertifikasi halal yang resmi.
Adapun untuk perizinannya akan diurus oleh DPMPTSP Cilegon, sertifikat halal akan diurus oleh Dinkop UKM Cilegon, dan SLHS akan diurus oleh Dinkes Cilegon.
“Sampai saat ini sudah ada 33 ribu siswa yang sudah mendapatkan MBG di 5 kecamatan itu.
Satu dapur itu memasak untuk 3.500 orang,” ujarnya.
Heni menyampaikan, dengan adanya Satgas SPPG MBG ini dapat membantu dalam melakukan pemantauan terhadap dapur MBG.
“Satgas ini membantu koordinasi dan pemantauan supaya MBG dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kejadian luar biasa salah satunya keracunan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinkop UKM Cilegon Didin S Maulana menambahkan, pihaknya akan ikut serta dalam melakukan monitoring untuk dapur MBG yang belum memiliki sertifikasi halal.
“InsyaAllah pendampingan sertifikasi halal ini akan diarahkan untuk ke dapur SPPG untum dapat sertifikat secara resmi,” ucapnya.
BACA JUGA: DJP Banten Bareng Rumah BUMN Serang Genjot 76 UMKM Naik Kelas
Dinkop UKM Kota Cilegon bersama dengan tim Satgas SPPG MBG Cilegon akan melakukan monitoring secepatnya kepada seluruh dapur MBG di Cilegon.
“Rencana kita mau monitoring sekalian untuk fasilitasi sertifikasi halal, SLHS, ijin lingkungan, dan lain-lain,” pungkasnya.***
