BANTENRAYA.COM – Sebanyak lebih dari 2 juta anak di Provinsi Banten hingga kini belum merasakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
KOndisi soal MBG itu diungkapkan Plt Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Lukman, di mana dari total 2,8 juta siswa penerima manfaat di Banten, baru sekitar 887 ribu anak yang sudah mendapat layanan tersebut.
BACAJUGA:
Lukman mengatakan, keterbatasan fasilitas dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum merata menjadi penyebab belum terdistribusikannya program tersebut.
BACA JUGA: Soal Rencana Pembongkaran Pasar Induk Rau, Pemkot Serang Minta HIMPAS Tenang
“Yang sudah menerima manfaat MBG, itu kurang lebih 887 ribu dari 2,8 juta siswa di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK,” kata Lukman, Selasa 23 September 2025.
Menurut Lukman, keberadaan dapur MBG atau SPPG di Banten masih jauh dari target untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kata dia, saat ini baru ada sekitar 270 dapur yang beroperasi dari rencana target sebanyak 1.240 unit.
“Target kita sekitar 1.240 SPPG, dan hingga kini baru ada sekitar 270 yang sudah operasional. Jadi wajar ketika memang belum terpenuhi semuanya,” jelasnya.
BACA JUGA: Warga Cileles Tuding Ingkar Janji, Wika Serpan: Jalan Desa Margamulya Rusak Sejak Dulu
Kendati demikian, Lukman menuturkan, untuk mempercepat realisasi, Pemprov Banten telah membentuk tim koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
Tim ini, kata dia, bertugas untuk mengawasi pelaksanaan sekaligus mencegah masalah seperti tumpang tindih kerja sama antara sekolah dan penyedia MBG.
“Kita sekarang sudah punya tim terkoordinasi yang diketuai oleh pak Sekda dan Dindik adalah bagian dari anggota itu. Selama ini memang, kelemahannya SPPG dengan kita tidak pernah ada komunikasi intens,” ungkap Lukman.
Komunikasi Soal MBG di Banten Lemah
Lukman menambahkan, minimnya komunikasi tersebut membuat pendataan penyedia dan penerima MBG berjalan lambat dan tidak tercatat dengan baik.
“Kita mencari data itu dengan susah payah. Mungkin mereka menganggap tidak ada kaitan karena SPPG itu kan melaksanakan saja. Makanya ini yang kita koordinasi dengan SPPG, BGN, dan para pihak lainnya,” sambungnya.
Selain itu, kata Lukman, Dindikbud juga turut melibatkan pihak BBPOM dan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi risiko keracunan bagi siswa yang menerima MBG.
“Kita berdayakan semua, baik dari BBPOM dan Dinkes. Makanya kita rapatkan semuanya, untuk antisipasi itu. Dindik kan tidak ada kuasa untuk mengecek kandungan makanan, kita kan hanya mendata saja,” terangnya.
“Yang bisa mengukur kadar gizi dan sebagainya kan dari Dinkes atau mungkin dari BBPOM. Jadi Dindik mah sebetulnya hanya penerima hasil aja,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SPPG sekaligus Koordinator Kecamatan Balaraja, Bagas Priya Nugraha menegaskan, BGN terus melakukan evaluasi dan verifikasi dapur yang akan menjadi SPPG.
Ia mengatakan, kualitas layanan SPPG akan menjadi prioritas dalam proses verifikasi.
“Total penerima manfaat yang terdata itu 828.863 untuk semua tingkatan,” kata Bagas.
“Yang 2 juta sekian, kalau bisa kita lakukan percepatan. Tapi kami saat ini masih memverifikasi, kami tidak bisa sembarangan meloloskan dapur, karena ada syarat ketat termasuk keberadaan ahli gizi dan akuntan,” jelasnya.
Bagas menekankan, koordinasi sangat penting untuk dilakukan agar pelaksanaan program MBG di Banten menjadi lebih terarah.
“Kami menyadari koordinasi dengan dinas dan sekolah harus lebih ditingkatkan. Karena itu kami mendukung adanya sekretariat dan forum koordinasi agar jalannya program lebih jelas,” tegasnya. ***
