BANTENRAYA.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Banten terus meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor pajak dan retribusi yang masih belum terserap sepenuhnya.
Berdasarkan data yang dihimpun KPw BI Provinsi Banten, dari sembilan pemerintah daerah (pemda) tiga daerah yang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) nya dikelola Bank Banten memiliki nilai indeks ETPD yang paling rendah.
Indeks ETPD yang paling rendah di Banten ialah Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi yakni sebesar 90,00 persen, Kabupaten Lebak 94,2 persen, dan Provinsi Banten sebesar 94,9 persen.
Baca Juga: Diduga Tak Netral, Kades Hegarmanah Terancam 6 Bulan Penjara
Sementara itu, enam pemda lainnya yang dikelola olen Bank BJB memiliki nilai indek ETPD diatas 95 persen, paling tinggi berada di Kabupaten Tangerang sebesar 99,5 persen.
Kepala KPw BI Provinsi Banten Ameriza Ma’aruf Moesa menjelaskan, kehadiran Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong akselerasi digital di daerah, sebab implementasi skema transaksi akan dilakukan oleh bank daerah tersebut.
Penguatan EPTD di Banten juga harus dibarengi dengan peningkatan layanan bank yang mengelola RKUD.
BACAJUGA:
“Percuma kita bicara panjang-panjang lebar gitu tapi kalau bank yang enggak siap makanya kami di sini juga mau ikut sertakan dari bank RKUD termasuk Bank Banten dan BJB,” kata Ameriza belum lama ini dalam Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se Banten.
Menurutnya, Bank Banten sebagai bank yang baru tumbuh memiliki keterbatasan dalam bidang perbankan digital.
Sehingga akan sulit untuk bersaing dengan bank yang sudah berdiri sejak lama dan menguasai bidang teknologi digital dan informasi.
Baca Juga: Sempat Jadi Pembahasan Debat Pilkada Cilegon, Alhamdulillah Honorer Sudah Terima Gaji
“Kami menyadari itu, tentunya di bidang kapasitas dia sebagai perbankan digital, kalah dengan bank yang sudah lama,” imbuhnya.
Untuk mengejar ketertinggalan itu, BI Banten menyarankan kepada Bank Banten agar melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga baik bank maupun non bank.
Sebab, jika berinvestasi pada bidang teknologi akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
Baca Juga: Terima NRPD, Staf Desa di Kramatwatu Diimbau Tingkatkan Kinerja
“Tingkatkan layanan digitalisasi, khususnya kepada pemda, percepatan kerja sama dengan penyediaan jasa sistem pembayaran yang sudah ada, baik dengan bank atau non bank, itu salah satu caranya,” jelas Ameriza.
Masih kata Ameriza, saat ini Bank Banten sedang berusaha untuk meningkatkan layanan digitalisasi dengan sudah adanya izin untuk peningkatan digitalisasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun BI Pusat.
“Mudah-mudahan bisa di implementasikan, mereka sedang berusaha, izin sudah mulai di proses ke OJK dan BI pusat Mudah awal tahun depan sudah bisa terealisasi dan tidak terlalu tertinggal dengan bank lainnya,” tuturnya.
Baca Juga: 10 Ucapan Hari Ayah Nasional 2024, Berkesan dan Bikin Papah Menitikan Air Mata
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara menyebut Bank Banten saat ini sedang dalam tahap pengembangan, namun harus tetap profesional terutama dalam melayani pemerintah daerah sebab berorientasi kepad bisnis.
“Tapi betul-betul yang profesional meskipun pemegang sahamnya pemerintah bank harus bisnis, harus cari keuntungan sebesar-besarnya, kalau hanya mengandalkan pinjaman dari aparatur pasti terukur, harus bisa diperkuat lagi dimiati dunia usaha dan lebih besar,” cakap Usman.
Diharapkan, dengan adanya agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Banten yang akan dilaksanakan pada 14 November mampu memberikan akselerasi perbankan dalam berbagai bidang, baik pemenuhan modal inti dan digitalisasi.
Baca Juga: Satpol PP Kabupaten Tangerang Sosialisasikan Tugasnya kepada Pelajar SD
“Ada proses, dari jajaran Bank Banten harus bisa mengoptimalkan RUPS, jadi akselerasi meningkatkan kepercayaan kepada Bank Banten dengan langkah yang dilakukan,” kata Usman.
Divisi TI and EC Bank Banten Anwar Sulaiman menambahkan, pihaknya berupaya untuk memberikan layanan digitalisasi terbaik, salah satunya dengan launching fitur pembayaran QRIS.
“Kami ingin memberikan layanan terbaik untuk digitalisasi dimana kami juga terus memperbaiki sistem pembayaran yang bisa kami integrasikan dengan sistem pemerintaha, kemarin kami sudah launching dengan Jawara mobile sehingga semua masyarakat bisa mengakses, termasuk layanan Samsat yang ada di Jawa Barat akan kita implementasi kan,” kata Anwar.***
