BANTENRAYA.COM – Jelang Pilkada Pandeglang 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) j menyiapkan anggaran hibah sebesar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengamanan Pilkada Pandeglang 2024.
BacaJuga
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Januar Habibi menjelaskan bahwa nantinya, total hibah tersebut dibagikan ke dua instansi berbeda di Pandeglang.
“Dana hibah yang digelontorkan itu masing-masing untuk Polres Pandeglang sebesar Rp 1,5 miliar, kemudian sisanya Rp 500 juta untuk Kodim 0601. Polres lebih besar tentunya karena biaya operasional dan personel lebih banyak,” kata Januar kepada Bantenraya.com, Minggu, 19 Mei 2024.
Saat ini, kata Januar, proses penganggaran hibah pengamanan tersebut baru memasuki tahap pengajuan untuk segera dicairkan karena tahapan persiapan Pilkada Pandeglang 2024 sudah dimulai.
Baca Juga: Ramaikan Momen Saba Baduy, Bank Banten Optimalkan Layanan Kantor Cabang di Lebak
“Sumber anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2024,” terangnya.
Januar memaparkan bahwa selain untuk pengamanan, Pemkab Pandeglang melalui badan Kesbangpol juga sudah mengalokasikan bantuan keuangan berupa hibah penyelenggaraan Pilkada kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang.
“Total hibah yang kami anggarkan sekitar Rp 64 miliar. Untuk KPU Pandeglang itu Rp 48 miliar dan Bawaslu sekitar Rp 15 miliar,” paparnya.
Untuk penyaluran hibah tersebut, Januar menerangkan bahwa proses pencairan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama sudah dicairkan pada bulan Desember tahun 2023.
“Tahap satu itu 40 persen dari total yang mereka terima. Kemudian tahap dua 60 persennya yang saat ini sedang proses pencairannya,” ungkapnya.
Baca Juga: Relawan Padi Siap Menangkan Suara Helldy di Kecamatan Purwakarta, Begini Strateginya
Ia mengatakan, dana hibah yang digelontorkan merupakan bentuk dukungan penuh dari Pemkab Pandeglang dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Bahkan, perhatian tersebut juga ditujukan untuk para penyelenggara Pilkada itu sendiri.
“Petugas badan ad hoc juga sudah diasuransikan BPJS Ketenagakerjaan. Ini sudah kami lakukan sejak Pemilu Pileg dan Pilpres kemarin,” tandasnya. (***)
