BANTENRAYA.COM- Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di Kabupaten Serang sampai saat ini belum ada kejelasan.
Pasalnya sampai saat ini Pemkab Serang belum menetapkan jadwal pemberian surat keputusan dan pengangkaan PPPK paruh waktu.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Sugi Hardono mengatakan, masih melakukan proses verivikasi data bagi PPPK yang akan dilantik.
BACA JUGA: Pesan Akademisi untuk Bupati Serang, Jangan Ceroboh Soal Pemilihan Kepala OPD!
“Hari ini lagi proses akhir untuk verifikasi data, kalau sudah lengkap insya Allah dilakukan penyerahan SK,” ujarnya, Selasa 16 Desember 2025.
Ia menjelaskan, sampai saat ini belum ada jadwal yang ditetapkan untuk melakukan pengangkatan, namun dipastikan para hororer akat diangkat PPPK paruh waktu sebelum pergatian tahun.
“Belum ada jadwal, di Desember ini akan dilakukannya.Tinggal menghitung hari, Jumlah yang terverifikasi sampai hari ini 6.057 orang, mudah-mudahan enggak ada yang ter-delete lagi,” katanya.
BACA JUGA: Sistem Komputer Unpam Serang Jalin Kerja Sama dengan Kelurahan Kiara, Dukung MBKM
Sugi menuturkan, PPPK tersebut akan diberi SK dalam satu waktu walaupun sampai saat ini belum ada tanggal yang ditetapkan.
“Nanti penerbitan SK-nya semuanya sekaligus. Sekarang sedang diverifikasi, mudah-mudahan hari ini selesai, paling lambat besok,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) Kabupaten Serang Diki Tridestiawan mengatakan, ada 44 honorer yang mengalami berkas tidak sesuai (BTS) sehingga para honorer lainnya belum bisa diangkat menjadi PPPK.
“Harapan kita dilantik dan segera ada kabar baik. Karena memang yang kami tahu satu minggu yang lalu masih sekitar 44 salah yang BTS. Pengangkatan belum ada kabar kami masih menunggu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, para honorer juga sempat melakukan audiensi bersama BKPSDM, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang di salah satu tempat.
“Di sana ada informasi-informasi yang kami dapat, menurut BPKAD mengenai gaji memang sudah ada. Informasi dari BPKSDM akan segera menyelesaikan masalah SK, dan Bupati belum ada waktu untuk pelantikan,” katanya. ***





