BANTENRAYA.COM -Baru-baru ini seorang Wali Murid, Adhel Seriawan asal Kabupaten Bekasi laporkan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) ke Komnas HAM.
Wali Murid tersebut menyampaikan bahwa pelaporan KDM ke Komnas HAM ini dilakukan karena dinilai tidak seharusnya pendidikan bagi anak dilakukan dengan cara militer.
Tidak hanya itu, Wali Murid tersebut juga menyampaikan bahwa program yang dilakukan oleh KDM tersebut belum memiliki garansi mengubah anak bermasalah jadi baik lagi.
Baca Juga: Tayang Hari Ini! Series Theo & Ruza Episode 5, Berikut Spoiler dan Link Nonton Full Movie
Dikutip Bantenraya.com dari Instagram @fakta.indo pada Jumat, 09 Mei 2025 seputar Wali Murid yang melaporkan KDM ke Komnas HAM.
“Wali Murid Laporkan KDM ke Komnas HAM: Kirim Siswa ke Barak Militer Langgar HAM,” tulis Instagram @fakta.indo.
Wali Murid tersebut menyampaikan bahwa tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh KDM di Jabar tersebut karena dinilai dengan dugaan pelanggaran HAM.
Baca Juga: Resmi Dibuka! Program Beasiswa Tangerang Gemilang 2025, Cek Syarat dan Ketentuannya
“Saya selaku orang tua murid di Jabar tidak setuju dengan kebijakan ini. Kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Wali Murid dari Bekasi dengan tegas menyebut bahwa KDM yang memiliki program kirim siswa ke Barak Militer tersebut tidak memahami hakikat pendidikan.
BACAJUGA:
“Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, bukan ujug-ujug dibawa ke Militer,” katanya.
Baca Juga: 11 Rekomendasi Tempat Refreshing Di Cilegon Untuk Isi Long Weekend
Adhel menilai bahwa program dari KDM di Jabar tersebut bahwa kenakalan siswa muncul karena mereka tidak didengar bukan karena kurang disiplin.
Kemudian, Adhel mempertanyakan metode pendidikan Militer yang digunakan oleh KDM untuk mengirimkan siswa di Jabar ke Barak Militer.
“Ada enggak jaminan selama dibina di Barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin, saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin. Ini terbuka peluang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM,” tambahnya.
Baca Juga: 15 Link Twibbon Hari Lupus Sedunia 2025, Berdesain Keren serta Kekinian Cocok Diunggah di Medsos
Dirinya berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional agar sejalan dengan tujuan dari pendidikan. ***
