BANTENRAYA.COM – Kebijakan Camat Bandung, Kabupaten Serang Nursain yang mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian empat pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Blokang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
Pasalnya, selaku camat Nurasian tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan BPD karena mengangkat dan memberhentikan BPD dan perangkat desa menjadi kewenangan Bupati Serang Rt Tatu Chasanah dan bukan kewenangan camat.
Atas tindakannya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang mengirimkan surat kepada Camat Bandung dan memerintahkan agar menarik kembali SK pemberhentian yang telah dikeluarkan.
Baca Juga: Persani Kabupaten Serang Latihan Tahap Umum untuk Tingkatkan Kemampuan Atlet
Kepala DPMD Kabupaten Serang Rudi Suartanto mengatakan, pihaknya telah mengrim surat kepada Camat Bandung Nursain dan memerintahkan untuk menarik kembali SK yang telah dikeluarkan.
“Sambil mengirimkan surat kita juga menanyakan kepada Camat Bandung, ada apa sebenarnya sehingga memberhentikan BPD padahal itu bukan kewenangannya,” ujar Rudi, Selasa 18 Januari 2022.
Ia menegaskan, jika ada pengurus BPD atau perangkat desa yang mengajukan pengunduran diri kepada kepala desa atau camatan tidak secara otomatis yang bersangkutan berhenti karena camat harus merekomendasikan kepada bupati.
Baca Juga: Ramai Jual NFT Foto Selfie Dengan KTP, Ini Kata Deddy Corbuzier
“Prosesnya camat mengajukan pemberhentian ke bupati melalui DPMD, tidak boleh diberhentikan secara sepihak. BPD diangkat oleh bupati maka yang berhak memberhentikan bupati. SK pemberhentian BPD Blokang itu tidak sah. Saya juga heran kok Camat bisa mengeluarkan SK pemberhentian BPD,” katanya.
Sebanyak empat orang pengurus BPD Blokang, Kecamatan Bandung diberhentikan oleh Camat Bandung Nursain. Nursain berdalih pemberhentian BPD dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dan pihaknya hanya menindaklanjuti usulan dari masyarakat.***
