BANTENRAYA.COM – Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang (PP Hamas) memberi peringatan keras terhadap proses seleksi Open bidding atau lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang.
PP Hamas menilai pemilihan Sekda harus dilakukan secara profesional dan proporsional, serta tidak ada transaksional yang dinilai berdampak buruk pada pembangunan di Kabupaten Serang ke depan.
Ketua Umum PP Hamas Irhamulloh mengatakan, seleksi panglima birokrasi jangan sampai jadi syahwat kepentingan pribadi kepala daerah saja dan dilakukan tidak benar benar profesional dan proporsional.
Baca Juga: Daftar Harga Bendera One Piece dari Berbagai Marketplace Lengkap dengan Ukuran
“Proses seleksi kursi Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang hari ini menjadi banyak perbincangan di berbagai publik. Bahkan, DPRD Kabupaten Serang ikut terlibat dalam mengusulkan nama calon panglima birokrasi ini,” ujarnya, Jumat 1 Agustus 2025.
Ia mengingatkan DPRD untuk tidak berlebihan mencampuri urusan lelang jabatan Sekda karena saat ini DPRD telah mengantongi beberapa nama calon.
“Walaupun DPRD memiliki peran dalam mengawasi proses seleksi, itu sah-sah saja. Namun, keterlibatan tersebut jangan sampai terlalu jauh dalam proses seleksi panglima birokrasi ini,” katanya.
Baca Juga: Didukung BRI, UMKM Ini Jadi Tulang Punggung Suplai Program Makan Bergizi Gratis di Kepulauan Sitaro
Irham menuturkan, dasar utama dari seleksi Sekda dalah penilaian terhadap kinerja, kompetensi, dan rekam jejak yang dilakukan secara profesional sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saat ini, ada 14 nama yang mendaftar calon untuk mengisi jabatan strategis di birokrasi ini. Mereka harus mampu menerjemahkan visi misi bupati dan wakil bupati serta mempunyai sepak terjang yang baik,” jelasnya.
Pihaknya mendorong proses seleksi Sekda harus ideal dan jangan menjadikan ajang sebagai transaksi politik semata dan menghasilkan Sekda yang mengerti regulasi.
“Sekda harus mampu mengkomunikasikan lintas sektor dalam mengimplementasikan visi misi kepala daerah tersebut. Agar adanya checks and balances untuk mewujudkan tata kelolah pemerintah yang lebih baik,” paparnya.
Ia mendorong Bupati Serang Ratu Racmatuzakiyah tidak menjadikan kewenangan sebagai alat memuaskan syahwat politik dan kekuasan.
“Akselerasi bupati dan wakil bupati serta semua OPD harus bekerja cepat untuk merealisasikan visi misi. Sehingga dampak nya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang,” tuturnya. ***
