BANTENRAYA.COM – Penggunaan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah atau Atisisbada untuk pengelolaan barang milik daerah atau BMD milik Pemkab Serang menjadi percontohan bagi daerah lain.
Salah satu yang mempelajari aplikasi ini yaitu Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Pandeglang.
Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Serang Indra Gunawan mengatakan, BPKAD Kabupaten Pandeglang melakukan study tiru terkait penggunaan aplikasi Antisisbada tersebut.
“Mereka ke sini dalam rangka mempelajari penggunaan aplikasi Atisisbada yang berguna untuk pengelolaan barang dan aset milik daerah,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 25 Juni 2025.
Baca Juga: Diduga Ditipu Calo Tenaga Kerja, Puluhan Warga Kragilan Sampaikan Aspirasi ke Kantor Bupati
Ia menjelaskan, pengunaan aplikasi Atisibada yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Serang juga sudah cukup lama sehingga para pegawai sudah menguasai fitur yang tersedia.
“Kebetulan penggunaan aplikasi ini sudah cukup lama, kita sudah gunakan sejak 10 tahun yang lalu. Jadi dari segi waktu kita sudah punya pengalaman,” katanya.
Pihaknya juga aktif memberikan masukan terkait penggunaaan aplikasi Atisisbada terhadap tim BPKAD Kabupaten pandeglang yang akan menggunakan aplikasi yang sama untuk mengelola aset dan barang.
“Mudah-mudahan pengalaman 10 tahun ini bisa memberikan pelajaran kepada teman-teman dari Pandeglang, sehingga meraka cukup paham penggunaan fiturnya,” jelasnya.
Baca Juga: Profil Theodora Paulina Peserta Clash of Champions Season 2, Si Jago Catur dari UNPAD
Ia mengungkapkan, selain dari BPKAD Kabupaten Pandeglang beberapa daerah lain juga melakukan study tiru terkait penggunaan aplikasi Atisisbada yang dinilai sangat efektif.
“Sebenarnya dulu Pemkab Lebak pernah datang ke kita, tapi itu sudah lama. Bahkan Pemprov Banten juga pernah belajar ke kita penggunaan aplikasi pengelolaan aset daerah ini,” paparnya.
Pemkab Serang juga merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang paling lama menggunakan aplikasi Atesisbada dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain.
“Sejak awal dari penyedia aplikasi ini cukup aktif memberikan masukan kepada penggunanya, supaya bisa mengakomodir menu-menu standar sesuai pengelolaan BMD,” tuturnya.***
