BANTENRAYA.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat sinergi dengan dunia akademik melalui keterlibatannya dalam Konferensi Nasional Komunikasi Pembangunan (KNKP) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
KNKP merupakan Forum bergengsi yang mengusung tema “Komunikasi Pembangunan untuk Pengentasan Kemiskinan” ini, menjadi ajang kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, kementerian, akademisi, dan pelaku industri untuk mempercepat pembangunan nasional maupun daerah.
Salah satu wujud nyata kolaborasi Noerma Kurnia Fajarwati, Dekan FISIP Universitas Bina Bangsa (Uniba), dalam riset bersama dengan Satpol PP berjudul “Komunikasi Humanis sebagai Taktik Strategis Penegakan Peraturan Daerah mengenai Pajak Air Permukaan”.
BACA JUGA: Jadwal Tayang Drama Walking On Thin Ice Episode 5 Sub Indo Disertai dengan Spoiler
Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan humanis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak air permukaan serta efektivitas penegakan Peraturan Daerah.
Noerma menegaskan bahwa komunikasi humanis yang terimplementasi dalam program SIAGA AIR (Sinergi Penegakan dan Edukasi Pajak Air Permukaan) dapat mengurangi resistensi, memperkuat kesadaran sukarela wajib pajak, dan menciptakan kepatuhan berkelanjutan.
“Sinergi Satpol PP dengan akademisi menjadi kunci dalam merancang strategi penegakan hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih adil dan efektif,” ujarnya.
BACA JUGA: Ikuti Tren Oktober O Nya Apa? Menkeu Purbaya: Optimis Indonesia Akan Cerah
Hal senada disampaikan oleh Ade Syarief Hidayatullah, sebagai inisiator proyek perubahan Siaga Air dari Satpol PP Provinsi Banten. Ia menekankan pentingnya pendekatan edukatif yang seimbang dengan penegakan hukum.
BACAJUGA:
“Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penegak Perda, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui Siaga Air, kami berusaha menyeimbangkan tindakan penegakan hukum dengan edukasi preventif agar wajib pajak lebih memahami kewajibannya sekaligus mendukung pembangunan daerah,” ungkapnya.
Satpol PP menilai kolaborasi dengan akademisi bukan sekadar mendukung kebijakan teknis, tetapi juga memperkuat landasan ilmiah dan inovasi dalam penegakan hukum daerah. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan berkelanjutan.
BACA JUGA: Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Oktober 2025, Ada Hari TNI hingga Hari Guru Sedunia
KNKP 2025 menghadirkan tokoh-tokoh nasional seperti Menteri Desa dan PDT, Wamenkominfo RI, Wamensos RI, serta sejumlah akademisi, praktisi komunikasi, dan pimpinan industri. Konferensi ini terbagi menjadi sesi utama dengan diskusi kebijakan strategis dan sesi presentasi artikel yang memperdalam aspek komunikasi pembangunan dari berbagai perspektif.
Harapan Kolaborasi Fisip Uniba dan Satpol PP
Melalui forum ini, Satpol PP dan akademisi FISIP Uniba berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat menjadi model sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan terobosan dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kepatuhan pajak, dan percepatan pembangunan di Provinsi Banten. ***
