BANTENRAYA.COM – Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten kecewa.
Hal itu dipicu lantaran momen pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang dijadwalkan berlangsung Jumat, 1 Agustus 2025, hanya akan dihadiri secara simbolik oleh perwakilan dari tiap organisasi perangkat daerah atau OPD.
Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat mengatakan, adanya keputusan tersebut sangat mengejutkan dan sangat merugikan banyak peserta yang telah bersiap jauh-jauh hari.
“Pertama, saya dan teman-teman sangat bersyukur sekali alhamdulillah dengan adanya jadwal pelantikan ini. Tapi, informasi bahwa pelantikan hanya akan dihidiri oleh perwakilan, kami benar-benar kecewa,” kata Taufik saat dihubungi wartawan, Kamis, 31 Juli 2025.
Taufik mengungkapkan, informasi pembatasan kehadiran tersebut baru disampaikan pada pagi hari melalui pertemuan Zoom.
Dalam rapat tersebut, disebutkan bahwa masing-masing OPD hanya boleh mengirim dua orang—satu laki-laki dan satu perempuan.
“Kenapa H-1 baru disampaikan? Kenapa tidak disampaikan dari jauh-jauh hari? Banyak teman-teman yang sudah booking hotel, sewa mobil, bahkan ada yang sudah belanja perlengkapan loh. Ini bukan biaya yang kecil, dan ini momen seumur hidup yang sudah mereka tunggu belasan tahun,” ujar Taufik.
Ia menambahkan, banyak pegawai honorer yang berasal dari daerah yang jauh dan akan dilantik sudah berada di Kota Serang.
Baca Juga: Tips Berkendara saat di Persimpangan, Cegah Risiko Kecelakaan Fatal
Taufik mengatakan, banyak dari mereka datang dari daerah dengan menanggung biaya sendiri.
“Bayangin aja, biaya hotel itu aja sudah ada yang Rp300–500 ribu per malam. Kalikan saja dengan ribuan orang yang sudah booking. Ditambah sewa kendaraan dan konsumsi, berapa biaya yang mereka keluarkan? Berapa sih gaji honorer? Tapi semua ini mereka korbankan demi satu momen bersejarah dalam hidup mereka,” katanya.
Taufik menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan keberatan tersebut ke pihak Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten, namun hingga saat ini belum ada respons yang memuaskan.
“Sudah saya sampaikan langsung (ke BKD). Tapi belum ada penjelasan yang memuaskan dan menjawab kekhawatiran kami. Bahkan di grup WhatsApp banyak yang gelisah dan bertanya-tanya, ini jadi pelantikan atau enggak?” ungkapnya.
Baca Juga: Lakukan Pencurian di Warung E-Toll, Dua WNA Asal Iran Ditangkap Petugas Imigrasi
Taufik juga membandingkan dengan pelaksanaan pelantikan di daerah lain yang berjalan lancar meski jumlah peserta serupa.
BACAJUGA:
“Di daerah lain, pelantikan bisa digelar untuk 7.000 hingga 8.000 orang tanpa masalah. Kenapa di Banten harus dibatasi begitu ketat, Ini momen tidak setahun sekali dan gak sampai seharian. Setelah pelantikan bisa langsung pulang.” katanya.
Menurut Taufik, jika alasan yang disampaikan oleh Pemprov Banten terkait pembatasan adalah kekhawatiran akan terganggunya pelayanan publik dan keterbatasan lokasi.
Menurutnya, alasan tersebut kurang tepat.
Baca Juga: Polres Serang Amankan 14 Pelaku Asusila dalam Waktu Sepekan, Ini Faktor Pemicunya
“Kalau alasannya pelayanan terganggu, kan bisa diatur. Ada pegawai yang dari BLUD, ada tahap 2, ada mereka yang non-database, bisa gantian. Ini bukan alasan yang kuat,” tegas Taufik.
“Justru menurut saya, niat Pemprov jika ingin efisien malah jadi merugikan. Kami juga sudah paham SOP, sudah ada edaran bahwa tidak boleh bawa kendaraan pribadi, parkir di luar, dan lain-lain. Tapi ya, keputusan mendadak H-1 ini benar-benar bikin kecewa.” imbuhnya.
Keluhan senada juga turut disampaikan oleh seorang PPPK yang bertugas di instansi strategis di lingkup Pemprov Banten.
Pria yang enggan diungkap identitasnya tersebut menuturkan bahwa momen pelantikan adalah momen yang paling ditunggu setelah 20 tahun pengabdian di Pemprov Banten.
“Iya, tentu (dilantik jadi ASN) ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Saya sudah mengabdi sejak tahun 2005,” katanya.
Ia mengungkapkan rasa kecewanya atas kabar akan dibatasi peserta pelantikan pada esok hari, keluarganya yang tinggal di Bandung, Jawa Barat, sudah hadir dan menginap di salah satu hotel dekat Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
“Keluarga saya sudah datang dari Bandung, istri dan anak sudah saya suruh hadir. Saya juga sudah siapkan semuanya, beli perlengkapan, sewa mobil. Adanya kabar ini ya tentu sangat disayangkan sekali kalau nanti yang dilantik hanya perwakilan,” katanya.
“Ya meskipun masih tentatif, tapi saya harapnya bisa semua peserta ikut pelantikan,” imbuhnya.
Baca Juga: Turnamen Golf Walikota CUP 2025 Perdana di Kota Tangerang Tarik 169 Pegolf dari Berbagai Daerah
Sementara itu, sebelumnya, Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana mengkonfirmasi jika pelantikan akan dihadiri oleh seluruh peserta PPPK yang berjumlah 9.704 orang.
Nana juga mengungkapkan jika luas lapangan Setda Banten mencukupi untuk menampung jumlah peserta PPPK yang akan dilantik.
“Iya, tanggal 1 Agustus kita akan lakukan pelantikan PPPK berjumlah 9.704 orang, di Lapangan Setda Banten. InsyaAllah pelantikan akan dilakukan pukul 07.30,” kata Nana.
“Muat, insyaAllah muat. Sudah dihitung. Karena pada saat acara festival tarian massal tradisional kan itu jumlahnya 10 ribu orang. InsyaAllah muat,” tambahnya.
Kendati demikian, setelah beredarnya informasi mengenai pembatasan peserta tersebut, Nana beserta jajarannya tidak menjawab upaya konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan secara langsung maupun daring.
Padahal, dalam surat undangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Nomor: B-800.1.13.2/246/BKD/2025 tertanggal 29 Juli, disebutkan jika penyerahan SK PPPK Formasi 2024 diambil secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.***
