BANTENRAYA.COM — Pemprov Banten dan DPRD telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2025–2030.
Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan RPJMD ini, fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan serta penguatan sumber-sumber pendapatan daerah.
Gubernur Banten Andra Soni menyatakan bahwa RPJMD tersebut dirancang untuk mewujudkan visi bersama, yakni Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.
Visi ini sebagaimana dijabarkan dalam delapan program prioritas dan 24 program turunan.
“Kita telah sepakat dengan DPRD bahwa pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas,” ujarnya.
“Termasuk juga program sekolah gratis, pembangunan jalan desa, dan rumah sakit jiwa,” kata Andra saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banten, Rabu 9 Juli 2025.
Baca Juga: 3 Link Twibbon Peringatan Hari Populasi Sedunia 2025, Desain Keren dan Aesthetic
Selain pendidikan dan layanan dasar, Andra menuturkan, RPJMD juga memuat strategi untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dari sektor-sektor lain.
Hal ini, menurut Andra, merupakan respons atas masukan DPRD yang ingin melihat Banten tidak hanya bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Saran dari DPRD agar potensi PAD terus digali sudah kita masukkan dalam RPJMD. Nantinya, setelah difasilitasi oleh Kemendagri, dokumen ini akan menjadi Perda dan menjadi acuan seluruh OPD dalam menyusun renstra (rencana strategis),” jelasnya.
Baca Juga: Jangan Letakkan Batu di Atas Rel Atau Akan Terkena Sanksi Pidana dari PT KAI
Andra menambahkan bahwa, seluruh perangkat daerah akan menyusun rencana strategis berbasis RPJMD tersebut, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahunan hingga 2030.
“Pada intinya semua adalah prioritas, baik pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pelayanan, termasuk kuga membangun wilayah-wilayah ekonomi baru sekaligus menyeimbangkan pembangunan antardaerah,” tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pansus 2 DPRD Banten, Mukhlis, menyoroti pentingnya perencanaan yang berbasis data dan anggaran yang realistis.
Baca Juga: Lantik Deden Jadi Sekda, Andra Amanatkan Bekerja Maksimal
Ia menekankan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada akurasi perencanaan.
“Setiap program pembangunan harus tepat sasaran, berbasis data yang valid, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Mukhlis saat membacakan rekomendasi pansus.
Ia juga menegaskan bahwa, industrialisasi dan pembangunan poros desa harus menjadi prioritas strategis.
Baca Juga: Siapa Arya Daru Pangayunan? Diplomat Muda Kemenlu yang Ditemukan Tewas Kepala Terlilit Lakban di Kos
Menurutnya, hal ini penting untuk membuka akses layanan publik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Poros desa akan memperbaiki infrastruktur dasar dan memastikan layanan pendidikan serta kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Mukhlis berharap, pelaksanaan RPJMD ini dapat mendorong pemerataan pembangunan, khususnya bagi wilayah yang selama ini kurang tersentuh, seperti kawasan selatan Banten.
BACAJUGA:
Baca Juga: Cara Daftar Antrean Pangan Pasar Jaya untuk Sembako Subsidi 2025, Lengkap dengan Kriteria Penerima
“Tentu jangan sampai ada ketimpangan antara Banten di wilayah utara dan Banten Selatan, sebagaimana visi misi Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi,” tandasnya. ***
