BANTEN RAYA.COM – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Banten diminta untuk berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah yang menegaskan bahwa, ICMI harus menjadi lembaga yang tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan agar lebih transparan dan efektif.
“ICMI harus terus bersikap kritis, memberikan informasi, serta berbagi pengetahuan agar Banten bisa semakin maju dan kuat,” ujar Dimyati dalam pertemuan dengan perwakilan ICMI Banten, Rabu (26/2).
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan ICMI tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan program dan kebijakan strategis.
“Saya berharap ICMI ikut mengawasi jalannya pemerintahan Banten, termasuk dalam hal transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran,” lanjutnya.
Baca Juga: Warga Cilegon Trauma dan Tak Mau Pakai Pertamax Imbas Dugaan Pertamax Oplos
Dimyati mengatakan, dengan adanya pengawasan independen dari pihak cendekiawan, diharapkan pemerintahan yang dirinya pimpin bersama dengan Andra Soni, dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya percaya ICMI bisa menjadi mitra yang strategis bagi Pemprov Banten. Dengan dukungan dari para cendekiawan, kita bisa membawa Banten menuju kemajuan yang lebih baik,” pungkasnya.
Menanggapi harapan tersebut, Sekretaris ICMI Orwil Banten, Rohman yang dihubungi secara terpisah menyatakan bahwa, pihaknya siap menjalankan peran sebagai mitra kritis bagi Pemprov Banten. Ia menegaskan bahwa ICMI memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam pembangunan daerah.
“ICMI berisi cendekiawan yang memiliki kompetensi dan wawasan luas. Kami akan berperan aktif dalam memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintahan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati,” kata Rohman.
Ia juga memastikan bahwa ICMI Banten akan melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan di Provinsi Banten guna mencari solusi terbaik.
“ICMI memiliki SDM yang mumpuni untuk berdiskusi dan mengkaji isu-isu strategis pembangunan. Kami siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik,” jelasnya.
Baca Juga: Jelang Bulan Ramadhan Cabai Rawit Tembus Rp 115 Ribu di Sejumlah Pasar di Kota Cilegon
Rohman menuturkan, salah satu tantangan utama yang menjadi perhatian ICMI adalah profesionalitas birokrasi di lingkungan Pemprov Banten. Ia menekankan bahwa, birokrasi yang kuat dan profesional merupakan kunci sukses dalam menjalankan program-program pemerintah.
“Sebagaimana disampaikan Pak Dimyati, kita sepakat bahwa profesionalitas birokrasi harus ditingkatkan. Jangan sampai ada kepala OPD yang tidak sejalan dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
Lebih lanjut, ja juga mengingatkan agar birokrasi di Banten bebas dari praktik suap dan sogokan yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.
“Mesin birokrasi harus bersih dan berintegritas. Jangan sampai ada celah yang justru merugikan masyarakat,” tegasnya.
Selain pengawasan terhadap pemerintahan, Rohman menerangkan, ICMI Banten juga memberikan rekomendasi terkait program-program prioritas Pemprov Banten, salah satunya adalah kebijakan sekolah gratis. Rohman menekankan pentingnya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Baca Juga: Empat Bulan Tunjangan Daerah ASN Pemkab Pandeglang Mandek
“Program sekolah gratis harus diterapkan dengan konsep yang jelas dan adil, termasuk bagi sekolah swasta. Jangan sampai ada kesenjangan dalam pelaksanaannya,” katanya.
BACAJUGA:
Lebih jauh ia mengatakan, jika program sekolah gratis tidak dirancang dengan baik, maka bisa muncul polemik di masyarakat, terutama terkait dengan standar pembiayaan sekolah swasta.
“Jangan sampai ada anggapan bahwa sekolah gratis hanya sekadar nama, tetapi kenyataannya masih ada pungutan tambahan di sekolah swasta. Ini harus dibahas bersama agar ada solusi yang tidak mengundang kegaduhan,” tutupnya. (***)
