SERANG, BANTEN RAYA- DPRD Provinsi Banten menagih janji Pemprov Banten yang berencana memisahkan pengelolaan Bank Banten dari PT Banten Global Development (BGD). Pemprov diminta segera mengusulkan naskah akademiknya agar bisa segera dibahas dan direalisasikan melalui sebuah peraturan daerah (perda) tahun ini.
Seperti diketahui, saat ini Bank Banten masih berada di bawah naungan PT BGD selaku pemegang saham pengendali (PSP). Sementara Pemprov Banten bertindak sebagai pemegang saham pengendali terakhir (PSPT) atau selaku pemegang saham mayoritas PT BGD.
BACAJUGA:
Rencana pemisahan Bank Banten dengan PT BGD telah dimasukkan dalam program pembentukkan perda (propemperda) DPRD tahun 2021. Terdapat 14 usulan pembentukkan perda yang terdiri dari 7 dari ajuan DPRD Banten dan 7 lagi dari Pemprov Banten. Pembentukkan perda pemisahan Bank Banten dan PT BGD sendiri masuk dalam usulan yang diajukan Pemprov Banten.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengatakan, sesungguhnya usulan pemisahan Bank Banten dengan PT BGD telah masuk tahun lalu. Saat itu usulannya berbarengan dengan rancangan perda (raperda) nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT BGD untuk pembentukkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten.
“Masuk dua waktu itu dari pemprov, kita dahulukan waktu itu setoran modal karena memang saat itu aspek permodalan sangat dibutukan segera. Itu pula yang kita segerakan,” ujarnya kepada bantenraya.com, kemarin.
Politikus PKS itu menuturkan, berbeda dengan perda tentang penyertaan modal, raperda pemisahan Bank Banten dengan PT BGD urung dilakukan. Penyebabnya, Pemprov Banten tak juga menyerahkan naskah akademik sebagai dasar pembahasan raperda.
“Naskah akademiknya dari pemprov belum siap. Makannya kita akan mendorong naskah akademiknya agar segera masuk ke dewan. Agar nanti kita tindaklanjuti dengan pembentukkan pansus (panitia khusus),” katanya.
Gembong memastikan, bahwa DPRD sudah siap melakukan pembahasan dan tinggal menunggu iktikad baik dari pemprov. Pihaknya berharap, rencana pemisahan itu bisa benar-benar terlaksana sehingga Bank Banten bisa jadi badan usaha milik daerah (BUMD) tersendiri. Dengan demikian, bank plat merah itu lebih leluasa dalam pengembangan bisnisnya.
BACA JUGA: Nilai Transaksi Saham Bank Banten Menggeliat
“Berikutnya dengan pemisahan bukan hanya sekadar buat proses pengambilan keputusan di Bank Banten lebih cepat, tapi juga menguntungkan BGD di sisi lain. BGD sebagai BUMD ini tidak lagi dipusingkan oleh urusan Bank Banten. Bisa fokus untuk melakukan pengembangan di internal BGD-nya sendiri,” ungkapnya.
Ia menargetkan, raperda itu sudah bisa dibahas dan disahkan pada tahun ini. Pasalnya, dari sisi persyaratan, Bank Banten telah memenuhinya dan tinggal dilengkapi dengan pembentukkan perda.
“Komposisi saham pemda di atas 70 persen, sudah memenuhi syarat sebagai BUMD,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang ini. (dewa)
