BANTENRAYA.COM – Kebiasaan korupsi di Indonesia telah menjadi isu yang mengakar, menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidak adilan sosial.
Di tengah upaya untuk memberantas korupsi, keuangan syariah muncul sebagai solusi yang menawarkan pendekatan moral dan etis. Namun, penerapannya tidak lepas dari berbagai tantangan.
Salah satu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan keuangan syariah untuk melawan korupsi adalah kurangnya pemahaman dan penerimaan dari masyarakat.
Baca Juga: Masuk H+5 Lebaran 2025, Kunjungan Wisatawan ke Pantai Anyer Mulai Surut
Banyak orang yang belum mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti larangan riba dan ketidakpastian (gharar).
Minimnya pendidikan dan sosialisasi dapat menghambat adopsi sistem ini. Tanpa pemahaman yang mendalam, masyarakat cenderung bersikap skeptis dan ragu untuk berpindah dari praktik konvensional yang telah ada.
Di samping itu, masih terdapat stigma bahwa keuangan syariah hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, khususnya umat Islam.
Baca Juga: Perbedaan Film Pabrik Gula Versi Uncut dan Biasa, Mana yang Sebaiknya Dipilih?
Hal ini dapat berujung pada eksklusi bagi non-Muslim yang sebenarnya juga memiliki kesempatan untuk meraih manfaat dari sistem ini.
Oleh karena itu, diperlukan upaya inklusif agar keuangan syariah dapat dipandang sebagai pilihan universal, bukan sekadar alternatif bagi segmen tertentu.
Di sisi lain, keuangan syariah juga memberikan peluang yang signifikan dalam membangun sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Selama Libur Lebaran Idul Fitri 2025, Tangerang Siaga 112 Tetap Sediakan Layanan Darurat 24 Jam
Prinsip-prinsip dasar syariah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial bisa menjadi landasan bagi terciptanya sistem keuangan yang bebas dari praktik korupsi.
Misalnya, dalam skema pembiayaan syariah, setiap transaksi diharuskan jelas dan transparan, sehingga mengurangi celah untuk terjadinya korupsi.
Lebih lanjut, keuangan syariah dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga: Bagi yang Punya Utang Puasa Ramadan, Bayar Utang Puasa Dulu atau Puasa Sunah Syawal Dulu?
Dengan berfokus pada investasi di sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, keuangan syariah dapat menjadi penggerak untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan ekonomi.
Menghentikan kebiasaan korupsi melalui keuangan syariah adalah tantangan yang kompleks, namun bukan sesuatu yang tidak mungkin.
Baca Juga: Nonton Drakor Karma Episode 1-6 Sub Indo Bukan di Bilibili, Lengkap dengan Spoiler
Dengan pendidikan yang tepat dan pendekatan inklusif, masyarakat dapat diajak untuk memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.
Keuangan syariah berpotensi menjadi solusi yang efektif untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan.
Dengan memanfaatkan peluang ini, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan bebas dari korupsi.
Baca Juga: Rekomendasi Tempat Halal Bihalal di Kota Cilegon dengan Tempat Representatif, Yuk Kepoin
Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, kita dapat membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga berlandaskan moral dan sosial.
Penulis adalah Ahmad Khotibul Umam, Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Ekonomi Syariah. ***
