BANTENRAYA.COM – Menjelang ujian Computer Assisted Test atau CAT PPPK, contoh soal tes PPPK perlu dipelajari.
Soalnya, tidak lama lagi tenaga honorer di kabupaten dan kota se Provinsi Banten akan mengikuti CAT PPPK sebagai salah satu syarat lulus menjadi PPPK.
Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, CAT PPPK untuk Kabupaten Pandeglang akan dilaksanakan 12 November 2024 di Universitas Banten Jaya Convention Hall Jl. Syekh. Moh. Nawawi al-Bantani Kp.Boru, Kec. Cipocok Jaya.
Sebelum mengiktui CAT PPPK tentu harus disiapkan menghadapi Seleksi Kompetensi Teknis (SKB) untuk PPPK Formasi Tahun 2024 sekaligus memahami materi pokok soal menjadi kunci keberhasilan.
Baca Juga: Terlambat Datang, 4 Peserta Seleksi PPPK Pemprov Banten Gagal Ikut Ujian
Sekadar informasi, Seleksi Kompetensi menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) untuk menguji kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
Dalam artikel di bawah ini akan diberikan gambaran materi pokok soal.
Sebelum mengerjakan contoh-contoh soal, peserta juga harus paham dulu ap aitu Seleksi Kompetensi Teknis CAT PPPK.
Dari berbagai sumber yang dihimpun Bantenraya.com, seleksi kompetensi teknis ini merupakan salah satu tahapan dalam proses seleksi PPPK dengan tujuan untuk menilai kemampuan teknis peserta sesuai bidang tugas formasi yang dilamar. Karena sifatnya yang spesifik, soal disusun berdasarkan kebutuhan jabatan dan instansi masing-masing.
Dengan memanfaatkan materi pokok ini, Anda dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan meningkatkan peluang lolos Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Formasi Tahun 2024.
Sebagai informasi tambahan, sebelum mengikuti tes, ada beberapa materi yang perlu dikuasi. Antara lain:
Baca Juga: Menjemput Harapan, 952 Honorer Pemprov Banten Ikuti Tes Seleksi PPPK di Graha Pena Ballroom
- Kompetensi Teknis
- Kompetensi ManajerialYang perlu dikuasai angara lain:
– Integritas
– Kerja sama
– Komunikasi
– Orientasi pada hasil
– Pelayanan publik
– Pengembangan diri dan orang lain
– Mengelola perusahaan
– Pengambilan keputusan
- Kompetensi Sosial Kultural
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Republik Indonesia pada 29 November 2024 sudah menyusun Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.
Dalam suratnya, Men PAN RB Menyusun daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis pppk 2024 untuk 106 jabatan. Dalam setiapan formasi jabatan, Kemen PAN RB membuat kisi-kisi pengetahuan umum dan kemmapuan umum yang akan ditanyakan kepada peserta CAT PPPK pada saatnya nanti.
Adapun daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis pppk 2024 adalah:
Baca Juga: Usai Belajar Pengelolaan Sampah di Kota Mendoan, Pemkab Serang Akui Kesulitan Bangun TPSA Gegara Ini
Nama Jabatan :
1. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama
Pengetahuan Umum:
1 Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan UndangUndang Dasar
2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
Pengetahuan Khusus:
- Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
- Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
- Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database
2 Administrator Kesehatan Ahli Pertama
Kemampuan Umum:
1 Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional
2 Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan
3 Pengetahuan Tata Kelola Bidang Kesehatan
4 Pengetahuan Tata Kelola Bidang Kesehatan
5 Pengetahuan Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
Pengetahuan Jafung Adminkes
Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan 2 Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan 3 Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan 4 Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5 Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan.
Baca Juga: Pemprov Banten Wacanakan Pengembangan Industri Gim Berbasis Kearifan Lokal
3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama
Kemampuan Umum: 1 Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif 2 Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif Kemampuan Khusus: 1 Tata kelola kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif 2 Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif 3 Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif 4 Tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif 5 Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 6 Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengambangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Analis Akuakultur Ahli Pertama
Kemampuan Umum: Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan Kemampuan Khusus: 1 Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya 2 Pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut 3 Identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya 4 Identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan 5 Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan 6 Pengelolaan Usaha Perikanan budidaya.
5. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama
Kompetensi Umum: 1 Pengenalan ilmu data dalam Analis Data Ilmiah 2 Penelusuran dan pengelolaan data dan informasi ilmiah 3 Rancangan kerja Analisis Data Ilmiah
Kompetensi Khusus: 1 Pengumpulan dan persiapan data 2 Manajemen data 3 Basis data 4 Data mining 5 Analisis dan interpretasi data
6. Analis Hukum Ahli Pertama
Kemampuan Umum: 1 Hukum Pidana 2 Hukum Perdata 3 Hukum Acara 4 Hukum Tata Negara 5 Hukum Internasional 6 Hukum Administrasi Negara.
Kemampuan Khusus: 1 Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan 2 Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah 3 Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah 4 Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum 5 Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan 6 Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
Baca Juga: Pelatihan Service AC Puluhan Pemuda di Kecamatan Ciwandan, Camat Ingatkan Soal Attitude
7. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama
1 Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan 2 Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan 3 Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional 4 Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang 5 Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional 6 Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi
8. Analis Kebakaran Ahli Pertama
Kompetensi Umum: 1 Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan Permendagri No 16 Tahun 2020, PP No 16 Tahun 2021, dan Permen PU No 25 Tahun 2008, dan Permen PU No 26 Tahun 2008 2 Teori Segitiga Api 3 Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung dan Kebutuhan Perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan Kompetensi Khusus: 1 Sistem Pipa Tegak 2 Sistem Sprinkler Otomatis 3 Pompa Pemadam Kebakaran 4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 5 Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran 6 Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap 7 Pasangan Konstruksi Tahan Api 8 Partisi Penghalang Asap 9 Bahan Pelapis Interior 10 Sarana Jalan Keluar 11 Pencahayaan Darurat 12 Teknik Dasar Penyuluhan
9. Analis Kebencanaan Ahli Pertama
Kemampuan Umum: Konsep Dasar Penanggulangan Bencana Kemampuan Khusus: 1 Kesiapsiagaan Bencana 2 Mitigasi Bencana 3 Peringatan Dini Bencana 4 Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya 5 Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat 6 Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat 7 Metode dan pengolahan data kaji cepat 8 Penentuan status keadaan darurat bencana 9 Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana 10 Analisis penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat 11 Analisis kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat 12 Rencana operasi penanganan darurat 13 Pengendalian operasi/komando penanganan 14 Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 15 Pemenuhan kebutuhan dasar 16 Perlindungan terhadap kelompok rentan 17 Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 18 Fasilitasi penanganan korban dan pengungsi bencana 19 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 20 Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana 21 Pemuluhan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumber daya alam pasca bencana 22 Pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan 23 Optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan 24 Pengurangan risiko bencana
10. Analis Kebijakan Ahli Pertama
Kemampuan Analisis: 1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik 2 Manajemen Kebijakan Publik 3 Metodologi Riset Kebijakan 4 Analisis Kebijakan Publik 5 Dokumentasi Saran Kebijakan Kemampuan Politis: 1 Publikasi Saran Kebijakan 2 Komunikasi dan Konsultasi Kebijakan 3 Pemetaan Stakeholder dan Advokasi Kebijakan Publik 11 Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama 1 Ketersediaan pangan 2 Stabilisasi pasokan dan harga pangan 3 Distribusi dan cadangan pangan 4 Pengendalian kerawanan pangan 5 Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG) 6 Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi 7 Penganekaragaman konsumsi pangan 8 Perumusan standar keamanan dan mutu pangan 9 Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan 12 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama Kemampuan Umum: 1 Undang-undang 31/2004 jo undang-undang 45/2009 2 UU Cipta Kerja 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU 3 PP 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelauan dan Perikanan 4 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan 5 Permen KP 31 tahun 2023 tentang kemitraan bidang usah KP 6 Permen 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko 7 PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko 8 PP No 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 2 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri 3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri 4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan 5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan 6 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
BACAJUGA:
13. Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil
Kemampuan Umum: 1 Undang-undang 31/2004 jo undang-undang 45/2009 2 UU Cipta Kerja 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU 3 PP 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelauan dan Perikanan 4 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan 5 Permen KP 31 tahun 2023 tentang kemitraan bidang usah KP 6 Permen 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko 7 PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko 8 PP No 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 2 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri 3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri 4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan 5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan 6 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan 14 Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait Analis Pasar Hasil Pertanian 2 Metode Analisis Data Pemasaran 3 Perdagangan Internasional 4 Kerjasama dan Organisasi Internasional dibidang hasil pertanian 5 Penyebarluasan informasi pemasaran 6 Pengetahuan di Bidang Pertanian dan ekonomi Kompetensi Khusus: 1 Teori dan analisis ekonomi pertanian 2 Teori dan analisis perdagangan internasional 3 Usahatani
Baca Juga: Bukan Hanya Hari Ini, BPBD Kota Cilegon Sebut Cuaca Ekstrem Bakal Terjadi Hingga Dua Bulan ke Depan
15. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil
Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum di bidang pertanian 2 Pengetahuan umum terkait pemasaran pertanian 3 Regulasi terkait Analis Pasar Hasil Pertanian Kompetensi Khusus: 1 Pengumpulan dan analisis data analis pasar hasil pertanian 2 Ilmu Dasar Sosial Ekonomi Pertanian 3 Sarana Pasar dan Kelembagaan 4 Kebijakan Pasar Hasil Pertanian 16 Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama Kompetensi Umum: 1 Perencanaan Iptek 2 Pemanfaatan Iptek 3 Manajemen Kekayaan Intelektual 4 Alih Teknologi Kompetensi Khusus: 1 Intermediasi Iptek 2 Difusi Iptek 3 Komersialisasi Teknologi 17 Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan KPBU 2 Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 2 Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 3 Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 4 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 18 Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama 1 Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN 2 Manajemen ASN 3 Manajemen Kinerja 4 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 5 Standar Kompetensi Jabatan ASN 6 Pengembangan Kompetensi Non Klasikal 7 ASN Corporate University (Corpu) 8 Manajemen Talenta 9 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 10 Evaluasi pelaksanaan Bangkom ASN.***
