BANTENRAYA.COM – Proyek Jalan Lingkar Utara atau JLU Kota Cilegon saat ini terus berproses.
Pada 2022, telah dialokasikan anggaran untuk pembebasan lahan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kota Cilegon Heri Mardiana mengatakan, tahun ini proyek JLU untuk pembebasan lahan.
Baca Juga: Runner Up INTM Galagea Bongkar Penderitaan Model, Diet Ekstrem Makan Kapas
Pihaknya telah menganggarkan Rp 10 miliar.
“Pembebasan lahan anggaran tahun ini Rp 10 miliar, sudah kita persiapkan,” kata Heri, Kamis, 28 Juli 2022.
Kata Heri, saat ini tahapan pembebasan lahan ada di Badan Pertanahan Nasional atau BPN Cilegon. Panitia pembebasan lahan BPN Cilegon.
Baca Juga: Sinopsis One Piece Chapter 1055, Mundurnya Tentara Pemerintah Dunia Karena Kaisar Rambut Merah
“Kemarin penetapan lokasi habis, baru April ada perpanjang penetapan lokasi itu kewenangan Kanwil BPN Provinsi Banten,” kata Heri.
Heri menjelaskan, untuk pemberian ganti rugi ke pemilik tanah JLU, harus melalui musyawarah terlebih dahulu.
Saat ini, anggaran Rp 10 miliar belum terserap.
Baca Juga: Harga Kripto Melejit Kamis 28 Juli 2022, AAVE Menyentuh Rp1.417.394
“Kita sudah beberapa kali rapat dengan BPN, agar terserap yang anggaran Rp 10 miliar,” cetusnya.
Di mana, kata Heri, dari Rp 10 miliar pembebasan lahan untuk sekitar 44 bidang tanah.
“Semua tahapannya sekarang di BPN,” ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jombang dan Purwakarta, Agus Setiawan meminta agar DPUTR Kota Cilegon serius membangun JLU.
Saat ini, Ia menilai DPUTR Kota Cilegon tidak serius dalam pembangunan JLU.
“Sebetulnya JLU sudah masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Artinya RPJMD itu sebagai acuan kinerja Pemerintah Kota Cilegon,” kata Agus.
Politikus Golkar ini mengatakan, JLU sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Kecamatan Purwakarta.
Bukan hanya untuk akses mobilisasi kendaraan saja, namun juga untuk roda perekomian agar bisa tumbuh dan berkembang.
“Yang jelas JLU itu harusnya dibereskan atau direalisasikan, tapi dalam pemerintahan sekarang tidak dilanjutkan dan bahkan tidak menjadi skala prioritas,” ujarnya.
Agus menuturkan, infrastruktur harus diperhatikan, meski program sosial juga tidak kalah penting. Pihaknya sering mendapatkan keluhan warga terkait rencana pembangunan JLU.
“Banyak mengeluh ke saya tetkait pembangunan pemerintah daerah sekarang, ini kinerja OPD tidak bisa bekerja,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga pada DPUTR Kota Cilegon Retno Anggraeni mengatakan, bidang tanah untuk JLU yangb udah dibebaskan sekitar 600 bidang. Saat ini, kekurangan yang belum dibebaskan sekitar 200 bidang tanah.
“Tahun ini ada pembebasan, tetapi tidak sampai 100 bidang,” jelas, pada Juni lalu.
Retno menambahkan, saat ini sedang tahapan verifikasi data setelah penentuan lokasi.
“Tahapan saat ini ada di BPN. Setelah SPH (Surat Pengakuan Hak) yang diverifikasi oleh BPN baru akan diserahkan ke Dinas dan kami harus melakukan musyawarah kembali dengan masyarakat yang terdampak. Jadi untuk pastinya kita sedang koordinasi dengan BPN,” terangnya.***
