BANTENRAYA.COM – Masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta telah memasuki usia satu tahun.
Pasangan kepala daerah Helldy-Sanuji yang diusung Partai Beringin Karya (Berkarya) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut dilantik pada 26 Februari 2021.
Meski pemerintahan di bawah kepemimpinan Helldy-Sanuji sudah berjalan satu tahun, namun program kepala daerah keduanya dinilai masih minim dirasakan masyarakar secara langsung.
Baca Juga: Link Nonton Film Jumanji: Welcome To The Jungle, Petualangan yang Sangat Seru Dimulai
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Erik Airlangga mengatakan, pemerintahan Helldy-Sanuji telah berjalan satu tahun.
Ia mengapresiasi jika beberapa program janji kampanye telah direalisasikan yaitu beasiswa full sarjana.
“Untuk beasiswa ful sarjana saya dengar memang sudah tersalurkan, dan saat ini bekerjasama dengan beberapa universitas lagi, itu kami apresiasi,” ujarnya, Senin 28 Februari 2022.
Baca Juga: Air Sungai Cibanten Meluap, Kota Serang Dikepung Banjir
“Tetapi terkait masalah infrastruktur yang menjadi kewenangan Komisi IV DPRD Cilegon dalam hal pengawasan, kami melihat masih minom program yang dinikmati masyarakat,” kata Erik.
Dikatakannya, masalah infrastuktur juga sebaiknya menjadu fokus dalam pemerintahan Helldy-Sanuji, selain beberapa program yang tertuang dalam janji kampanye.
Kepala daerah juga seharusnya bukan hanya merealisasikan janji kampanye saja, tetapi semua program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Baca Juga: Serbu! Hari Ini Bulog Gelar Pasar Murah Minyak Goreng dan Gula Pasir untuk Warga Kota Serang
“Di RPJMD kan ada program JLU (Jalan Lingkar Utara), kami belum melihat progresnya. JLU sama pentingnya dengan JLS (Jalan Lingkar Selatan), harusnya segera direalisasi,” ucapnya.
Bukan hanya JLU, lanjut Erik, beberapa program di tahun lalu terkait infrastruktur juga mengalami gagal lelang. Sehingga masih banyak ruas jalan tingkat Kota Cilegon yang rusak.
“Kami minta masalah infrastruktur ini jadi perhatian,” ucap Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Baca Juga: Doa yang Dibaca Rasulullah Ketika Sujud Terakhir kata Syekh Ali Jaber
Ia meminta semua elemen masyarakat memgawal program kepala daerah. Masa kepemimpinan Helldy-Sanuji hanya 3,5 tahun, justru seharusnya kerjanya lebih keras lagi.
Sebab, saat ini janji kampanye saja masih banyak yang belum terealisasi seperti 25.000 lapangan kerja, bantuan modal hingga Rp25 juta, belum terealisasi, padahal yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat.
“Jangan buat alasan masa kepala daerah 3,5 tahun, kalau ada program tidak tercapai karena alasanya karena 3,5 tahun. Justru dengan jabatan 3,5 tahun lebih keras lagi kerjanya,” pintanya.
Baca Juga: Rusia Gempur Ukraina, Harga Emas di Kota Serang Merangkak Naik
Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengatakan, pihkanya perlu menanyakan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan program janji politik Helldy-Sanuji.
Sebab, janji politik kepala daerah harus dilaksanakan, dan DPRD sebagai kontrol memunyai fungsi mengawasi dan memertanyakan.
“Memertanyakan bisa lewat hearing mitra kerja OPD dengan komisi, bisa dalam LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) 2021,” kata Politisi Partai Demokrat ini.
Baca Juga: Chip Gratis Hingga 95B, Ini Kode Penukaran Higgs Domino Island 1 Maret 2022
Rahmat meminta, capaian program kepala daerah setiap tahunnya, harus dikawal. Ia bahkan mendorong OPD yang ada program janji politik, agar diberikan bimbingan teknis (Bimtek).
“Kita akan menanyakan, beasiswa full sarjana berapa yang sudah tersalurkan, bantuan UMKM berapa yang sudah dicarikan, dan program lain harus kita kawal,” ucapnya.
Rahmat juga meminta Helldy-Sanuji tidak perlu lagi banyak pencitraan. Saat ini, seharusnya kejar target yang dijanjikan dan berkomunikasi dengan DPRD Cilegon yang baik.
Baca Juga: Hasil Survei SMRC: Ganjar Pranowo Unggul di Kalangan Pemilih Kritis
“Jangan banyak pencitraan, harus kerja, kerja dan kerja, dan berkomunikasi dengan DPRD yang baik, karena kita mitra kerja, bukan lawan,” katanya.
“Seperti contoh mau memerbaiki JLS, pakai dana pusat atau provinsi ya terserah kepala daerah, tetapi harusnya komunikasi juga dengan DPRD, agar tidak salah paham,” pintanya. ***
