BANTENRAYA.COM – Sejumlah Fraksi DPRD Kota Cilegon memberikan sorotan tajam terhadap laporan pertanggungjawaban (LPj) APBD tahun anggaran 2024.
Salah satunya sorotan tajam terhadap LPj APBD itu disampaikan Anggota Fraksi Nasdem DPRD Cilegon Novia Achirian dalam pandangan fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Selasa 1 Juli 2025.
Novia menyatakan, kendati APBD tahun anggaran 2024 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: HUT Bhayangkara ke-79, DPC Permahi Banten Gelar Soroti Program Presisi Polri
Akan tetapi, penyerapan anggaran yang tinggi dinilai belum tentu mencerminkan pengelolaan anggaran yang menyentuh kebutuhan strategis masyarakat.
“Pencapaian ini harus menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Cilegon untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan APBD ke depan. Capaian tersebut jangan sampai menjadikan Pemkot Cilegon lengah,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Kota Cilegon masih menyoroti lemahnya realisasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti kelautan, pertanian, ketenagakerjaan, dan industri.
Bahkan, kata dia, belanja modal di sektor strategis, seperti infrastruktur, perumahan, dan perhubungan juga dinilai masih belum optimal.
“Pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan pun perlu pembenahan, baik dari sisi perencanaan teknis, pelaksanaan, hingga efektivitas kepegawaian dan alokasi anggarannya,” imbuhnya.
Sorotan yang sama disampaikan Fraksi PKS. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon Qoidatul Sitta mengungkapkan, raihan WTP harus diapresiasi.
Baca Juga: Bukan Soal Jadwal, Pengamat Sebut Politik Uang Masih Jadi Masalah Utama Pemilu
Namun, kata dia, tetap ada sejumlah catatan yang diberikan, terlebih soal devisit dan juga rekomendasi BKP yang harus diselesaikan.
“Jadi kita pertama terkait WTP mengapresiasi soal raihan itu, tapi ada catatan menekankan soal devisit dan rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara serius,” ungkapnya.
Sitta menambahkan, pada APBD 2024 lalu target pendapatan mencapai Rp2,3 triliun dan tercapai hanya Rp1,9 triliun atau hanya 82,12 persen saja,” tuturnya.
Baca Juga: Link Nonton Head Over Heels Episode 4 Sub Indo: Identitas Seong A Bakal Terbongkar?
“Hal itu menggambarkan jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum kratif dalam memaksimalkan potensi pendapatan.
“PAD dari tidak tercapainya apa yang tidak tercapai, lemahnya perencanaan dan langkah konkritnya apa untuk pendapatan tahun ini. Artinya tidak optimal,” jelasnya.
Sitta mengatakan, soal belanja daerah juga masih menjadi sorotan karena hanya mampu menyerap 86,57 persen dari belanja daerah Rp2,1 triliun. Bahkan seperti belanja modal baru terserap 36 persen dari Rp304 miliar.
Baca Juga: Inilah Sosok Imron Rosadi yang Gantikan Budi Prajogo di Kursi Pimpinan DPRD Provinsi Banten
“Belanja daerah, penyerapan 86,57 persen khususnya penyerapan bansos 63,42 persen kita berikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat harus dipriorotaskan.
Lalu belanja modal hanya 36 persen saja, ini karena itu mencerminkan gagalnya proses lelang atau lemahnya manajemen pelasksanaan atau ketidaksiapan program strategis yang dilaksanakan,” pungkasnya. ***
