BANTENRAYA.COM – Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tak lagi dicover oleh pemerintah, sebanyak 5 ribu orang warga Kota Cilegon terancam tak memiliki kepesertaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sosial.
Salah satu program untuk masyarakat dari pemerintah pusat yaitu warga Kota Cilegon mendapatkan kepesertaan anggota BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah.
Namun, tahun 2025 ini Pemerintah Pusat sudah tidak lagi mengalokasikan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk program tersebut.
Baca Juga: Mengenal Maul Peserta Clash of Champions Season 2 yang Pernah Diterima di 21 Universitas Luar Negeri
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengatakan, ada beberapa warga Kota Cilegon yang nanti keanggotannya di BPJS Kesehatan tidak akan aktif lagi.
“Dari yang terdata ada sekitar 5 ribu orang yang di non aktifkan karena sudah tidak lagi dibiayai oleh APBN,” kata Ratih kepada Banten Raya, Selasa 24 Juni 2025.
Ia menjelaskan, untuk dapat membantu masyarakat Kota Cilegon yang tidak lagi BPJS Kesehatannya dicover oleh pemerintah pusat, Pemkot Cilegon telah menyiapkan biaya khusus dari APBD Kota Cilegon 2025.
Baca Juga: Lansia 63 Tahun di Pandeglang Cabuli Anak di Bawah Umur, Terancam Dipenjara 12 Tahun
Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 14.000 orang peserta.
“Karena dari APBN di hapus oleh pemerintah pusat, kami dari Pemkot Cilegon telah mengalokasikan sebesar Rp 41 miliar,” jelasnya.
Dengan menyediakannya alokasi dana tersebut merupakan salah satu langkah dari Pemkot Cilegon untuk tetap membantu warganya mendapatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau.
Baca Juga: Lowongan Kerja Terbaru Juni 2025 di Taulany TV, Inilah Posisi dan Persyaratannya
“Makanya biaya ini untuk tetap dapat membantu warga Cilegon mengakses layanan kesehatan dengan mudah tanpa khawatir biaya.,” tuturnya.
Ratih berharap, Walikota Cilegon Robinsar dapat menyetujui penambahan peserta sebanyak 14 ribu orang peserta dari warga Kota Cilegon.
“Mudah-mudahan kita bisa tambah kuota lagi sebanyak 14.000 peserta baru, menunggu persetujuan Pak Walikota Cilegon,” harapnya.
Baca Juga: Dinilai Gagal Lakukan Tugas Gegara Temuan BPK, Kinerja Inspektorat Lebak Diminta Dievaluasi
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya tengah meminta penambahan kuota kepesertaan ke Dinsos Cilegon untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional berbasis Universal Health Coverage (UHC) di Kota Cilegon.
Adalun data bulan Desember 2024 lalu capaian UHC Cilegon tembus sebesar 99,49 persen. UHC bulan Mei 2025 mencapai 99,23 persen.
Dan UHC di bulan Juni 2025 turun kembali menjadi 97,99 persen.
Baca Juga: Pembangunan Jalan Dalam Kota Mulai Digeber, Pemkab Lebak Butuh Anggaran Segini
“Dengan 5 ribu peserta di non aktifkan ini juga ikut berdampak pada capaian UHC di Kota Cilegon,” pungkasnya.***
