LEBAK, BANTEN RAYA- Tiga organisasi kemahasiswaan dari Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lebak, serta Aliansi Social Justice (ASJ) berunjuk rasa di depan Sekretariat Daerah (Setda) Lebak, Senin (19/7/2021). Dalam aksinya, mereka menuntut agar Bupati Lebak dan Wakil Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi, segera melakukan transparansi anggaran yang digunakan untuk penanganan covid-19 di Lebak.
BACAJUGA:
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi demo mahasiswa Nikman Faluti dalam orasinya menyampaikan, sudah setahun lebih, pandemi korona melanda Indonesia. Akibat kondisi tersebut, beragam kebijakanpun bermunculan, baik di tingkat pusat maupun di daerah yang tujuannya untuk menekan laju penularan virus.
“Seperti halnya di Lebak, yang merespons kebijakaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang dilahirkan pemerintah pusat, dengan mengeluarkan Intruksi Bupati Nomor 9 Tahun 2021. Semua itu didasari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, hingga Lebak menganggarkan Rp116 miliar lebih untuk penangananya,” ujar Faluti.
Meski demikian, Faluti menyayangkan penggunaan anggaran Rp 116 miliar lebih itu dinilai tidak transparan. Sebab, hingga kini tidak diketahui publik terkait rincian peruntukannya. Oleh karena itu, mereka mendesak agar Bupati dan Wabup Lebak untuk segera bersikap transparan dengan menjabarkan secara rinci penggunaaan anggarannya.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
“Kami beri waktu hingga tujuh hari ke depan. Apabila bupati maupun wabup tidak juga memberikan informasi rincian penggunaan dana penanganan Covid-19, maka akan kami pertanyakan lagi,” tegas Faluti. (hudaya)
