BANTENRAYA.COM – Menteri Keuangan (Mekneu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik uang dari Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun yang akan dibagikan ke Bank Himbara untuk pinjaman kredit.
Namun, pinjaman kredit dari Menteri Keuangan tersebut akan berpotensi membahayakan perekonomian Indonesia jika salah sasaran.
Tujuan Menteri Keuangan penggelontoran kredit tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian terutama sektor swasta atau privat sector.
Hal itu kata Menteri Keuangan agar perekonomian bisa menggeliat dengan jalannya transaksi keuangan dan meningkatnya daya beli masyarakat.
Kendati begitu, jika penyaluran dana dari Menteri Keuangan tersebut salah, maka ekonomi akan tetap stagnan dan anggaran APBN Rp200 triliun tersebut menguap sia-sia.
Investment Information Team Mirae Asset Sekuritas Adityo Nugroho menjelaskan, penyuntikan dana Rp200 triliun bertujuan untuk menggerakan ekonomi. Namun, itu berbahaya jika para kreditur membelanjakan uang tersebut jika digunakan untuk membeli aset buka ekspansi bisnis.
“Penyuntikan dana Rp200 triliun untuk Himbara untuk menggerakan ekonomi, untuk jangka pendek akan positif, Berbahaya jika untuk membeli aset misalnya orang bisa membeli property,” katanya dikutip dari Youtube Mirae Asset Sekuritas, Kamis 11 September 2025.
Saham IRSX Curi Perhatian Usai Melonjak 442 Persen
Termasuk juga, papar Adityo, berbahaya jika kredit tersebut juga tidak bisa dikembalikan, sehingga uang tidak bisa berputar.
“Artinya butuh mitigasi yang tepat dalam hal kebijakan tersebut,” ujarnya.
Kebijakan Purbaya menarik uang pemerintah Rp200 triliun untuk Bank BUMN tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI. Dimana, tujuannya adalah menggerakkan sektor riil dan perekonomian secara luas.
“Saya (pemerintah-red) punya Rp425 triliun di BI (Bank Indonesia), besok saya taro Rp200 triliun. Kami dari sisi fiskal akan menjalankan, artinya ekonomi kan bisa hidup lagi,” jelasnya sebagaima dikutip dari Youtube Parlemen TV.
Purbaya menegaskan, program pemerintah hanya bisa menggerakkan ekonomi sebesar 1 persen, sisanya merupakan sektor swasta. Untuk itu sektor swasta harus diberikan stimulus untuk menggerakkan ekonomi. Karena penopang ekonomi nasional ada di privat sektor.
“Saya akan memastikan pemerintah juga membelanjakan uangnya. Program yang lambat akan saya sisir. Kami akan sisi bagian lambat kan kami percepat, jika mereka tidak bisa Menyusun pengajuan anggaran kamia akan kirim orang kesana,” pungkasnya. (***)
