BANTENRAYA.COM – DPRD Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bisa menempatkan kondisi dan posisi efisiensi secara tepat.
Hal itu, agar tidak ada kesan Pemkot Cilegon memberikan perlakuan sama saat rapat dinas atau internal dan rapat bersama dengan masyarakat.
Jika rapat internal dinas tidak ada makan siang atau berat hal itu wajar.
Namun, jika masyarakat yang sudah berpartisipasi hampir setengah hari ikut rapat seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Kelurahan tidak diberikan makan hal itu tentu saja tidak tepat.
BACA JUGA: Banjir di Binuang Menggenang Hampir Sepekan, 95 KK Terdampak
Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon Ari Muhammad Nurhayat mengungkapkan, kendati ada efisiensi untuk makan dan minum di anggaran 2026.
Namun, jika sifatnya itu mengundang masyarakat seharusnya tetap diadakan. Kecuali jika rapat internal dinas sendiri atau antar dinas.
“Minimal makan itu harus ada. Sudah tidak dikasih transport masa makan dan minum juga tidak diberikan. Kan itu rapat mengundang masyarakat dan menyerap aspirasi agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan,” jelasnya, Minggu 18 Januari 2026.
Ari menyampaikan, selain tentu saja mengundang narasumber untuk hadir. Pihaknya juga berharap kelurahan bisa mengundang perwakilan dewan di daerah pemilihan masing-masing.
Hal itu menjadi penting agar bisa diserap aspirasinya dan disandingkan dengan hasil reses para dewan.
“Inikan agar ada sinkronisasi pembangunan juga. Kami berharap Musrebang bisa melibatkan para dewan untuk hadir, sehingga itu bisa menyerap berbagai aspirasi yang nantinya bisa dikawal secara langsung para dewan,” ujarnya.
Sebelumnya, Salah satu lurah yang enggan menyebutkan namanya menjelaskan, Musrenbang Kelurahan sekarang hanya ada anggaran snack atau makanan ringan saja. Untuk makanan berat dan honor transport peserta dihilangkan.
“Yah, anggaran hilang untuk transport dan makan. Peserta hanya diberikan snack saja. Jika ada honor juga untuk pembicara atau narasumber saja,” katanya.
BACAJUGA:
Ia menyatakan, tidak adanya transport dan makan siang membuat pihak kelurahan jadi serba salah. Hal itu, karena dalam Musrenbang banyak melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan warga yakni RT dan RW.
“Biasanya ada selalu transport yang diberikan sekarang tidak ada. Harus dijelaskan tapi bingung, terlebih lagi para tokoh yang hadir dalam acara tersebut,” ujarnya.
Ia menyatakan, Musrenbang berbeda dengan rapat dinas atau internal biasa. Sebab, ada banyak tokoh yang dilibatkan dan itu semuanya masyarakat. Jika anggaran hilang memuat kelurahan malah disalahkan masyarakat.
“Kan ini beda sama dinas yah, yang kami undang masyarakat. Jadi kondisinya bagaimana yah kami bingung. Kalau rapat dinas kebanyakan internal misalnya mengundang lurah dan camat. Kalau ini masyarakat yang terlibat secara langsung,” ucapnya.
Dirinya mengungkapkan, tidak adanya transportasi tersebut sudah disampaikan kepada perwakilan DPRD Kota Cilegon Komisi I. Hal itu, agar bisa menjadi atensi, sehingga dalam setiap rapat kelurahan yang melibatkan masyarakat agar tidak dipangkas terlalu besar. Bahkan, sampai untuk makan dihilangkan.
“Kan sudah tidak ada juga pemangkasan anggaran makan minum. Kalau tahun lalu kami maklum saja karena ada instruksi presiden. Kalua sekarang tidak, apalagi ini melibatkan masyarakat,” ujarnya.***
