BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan program sekolah gratis yang menyasar Madrasah Aliyah (MA) swasta akan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027.
Kebijakan tersebut disiapkan sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah swasta berbasis madrasah di daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaluddin, mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian regulasi sebagai dasar pelaksanaan program tersebut.
BACA JUGA: Tol Tangerang–Merak Dikeluhkan Rusak, Pengelola Sebut Perbaikan Terkendala Hujan dan Kendaraan ODOL
Penyesuaian dilakukan melalui revisi Peraturan Gubernur (Pergub) agar Madrasah Aliyah dapat masuk dalam skema sekolah gratis yang telah berjalan.
BACAJUGA:
“Insyaallah di tahun ajaran baru ini direalisasikan. Kita sedang menyesuaikan Pergub-nya. Kita tambahkan poin-poinnya, tidak ada yang dicoret, hanya disesuaikan karena sebelumnya MA belum masuk,” ujar Jamaluddin, Rabu (11/3/2026).
Jamaluddin menuturkan, program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk memeratakan akses pendidikan di Banten, sekaligus membantu sejumlah sekolah swasta yang mengalami penurunan jumlah peserta didik.
Saat ini, lanjut dia, Pemprov Banten juga tengah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten guna memetakan data sekolah dan jumlah siswa Madrasah Aliyah yang berpotensi mengikuti program tersebut.
Jamaluddin menyebut program sekolah gratis untuk MA diperkirakan akan menyasar sekitar 45.000 siswa.
Namun, jumlah sekolah dan siswa yang akan diakomodasi masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
“Bisa saja mungkin berapa persennya nanti kita sesuaikan dengan arahan Pak Gubernur. Kita juga melihat kekuatan APBD kita seperti apa,” katanya.
Ia menambahkan, Dindikbud Banten juga akan melakukan verifikasi langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan data serta kondisi riil di lapangan sebelum program dijalankan.
“Nanti kita akan turun ke lapangan. Saya juga sedang meminta data dari Kemenag, termasuk rata-rata SPP di Madrasah Aliyah supaya bisa kita sesuaikan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Budi Prajogo, mengapresiasi rencana pemerintah provinsi yang memasukkan Madrasah Aliyah dalam program sekolah gratis.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan berbasis madrasah yang memiliki sejarah panjang dalam pendidikan di Banten.
“Kalau mereka dapat alokasi sekolah gratis, ini akan menjaga kelangsungan madrasah. Karena sebenarnya pendidikan di Banten itu dulunya dari madrasah dan pesantren,” ujarnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu juga menilai banyak Madrasah Aliyah di Banten berpotensi memenuhi syarat program tersebut, mengingat rata-rata biaya pendidikan di sekolah tersebut relatif terjangkau.
“Di Madrasah itu standar SPP-nya sekitar Rp200.000 sampai Rp250.000 per bulan. Jadi kemungkinan besar banyak yang bisa masuk dalam program ini,” tandasnya. (raffi) ***
