BANTENRAYA.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, disebut-sebut menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mengisi posisi Kepala Inspektorat Provinsi Banten secara definitif.
Jabatan tersebut rencananya akan ditetapkan pada gelombang kedua pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Dari berbagai nama yang beredar, sosok Nina dinilai memiliki rekam jejak panjang dalam bidang pengawasan, baik ketika bertugas di lingkungan Pemprov Banten maupun ketika memimpin sejumlah unit kerja lain di masa sebelumnya.
Pengalaman itu membuat sebagian pihak menilai bahwa dirinya telah memahami seluk-beluk manajemen pengawasan internal pemerintahan.
BACA JUGA: Jepang Jadi Destinasi Favorit Wisatawan Indonesia, Diprediksi Melonjak di 2026
Nia Purnama Sari Dukung Nina jadi Inspektur Provinsi Banten
Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Nia Purnama Sari, menyatakan bahwa Sitti Ma’ani Nina memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memimpin Inspektorat secara permanen.
Menurutnya, jabatan strategis tersebut membutuhkan figur yang memahami regulasi sekaligus mampu menjaga integritas birokrasi.
Nia menilai, selama menjabat sebagai Plt Inspektur, Nina telah menunjukkan performa yang positif.
Ia menyebut bahwa sejumlah langkah perbaikan dalam sistem pengawasan internal mulai terlihat, termasuk penguatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
BACA JUGA: Gedung Baru Stasiun Rangkasbitung Ultimate Diuji Coba, Intip Fasilitas Terbarunya
“Kita membutuhkan pejabat yang bukan hanya paham struktur, tetapi juga mampu menggerakkan sistem dengan tegas dan transparan,” ujar Nia, Selasa (25/11/2025).
Selain itu, Nia menekankan pentingnya pemimpin Inspektorat yang mampu bekerja tanpa intervensi serta berpegang pada prinsip akuntabilitas.
Menurutnya, sektor pengawasan adalah jantung dari upaya pemerintah dalam menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
“Dan Ibu Nina, sejauh yang saya tahu, merupakan sosok yang konsisten pada prinsip tersebut,” tambahnya.
BACA JUGA: Manchester United vs Everton di Liga Inggris, Red Devils Wajib Menang untuk Perbaiki Posisi
Pemprov Banten sendiri tengah menuntaskan proses seleksi dan penetapan pejabat eselon II secara bertahap.
BACAJUGA:
Pada gelombang pertama, sejumlah posisi strategis telah diisi.
Sementara itu, pada gelombang kedua ini, jabatan Kepala Inspektorat menjadi salah satu posisi yang paling disorot karena perannya yang krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Pengamat kebijakan publik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syaeful Bahri, menilai bahwa pemilihan Kepala Inspektorat ke depan akan sangat menentukan arah pengawasan internal Pemprov Banten.
Dengan meningkatnya tuntutan transparansi publik dan penguatan sistem pencegahan korupsi, posisi tersebut dinilai tidak dapat diduduki oleh orang yang sekadar memenuhi persyaratan administratif.
BACA JUGA: Lepas 1018 Wisudawan, Universitas Primagraha Mencetak SDM Bermutu Cerdas dan Berakhlak
Di sisi lain, siapa pun yang nantinya dilantik sebagai Kepala Inspektorat harus mampu bersikap independen dan tidak ragu mengoreksi berbagai potensi penyimpangan di tubuh pemerintahan.
Menurutnya, integritas adalah kunci untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemprov Banten.
Meski demikian, keputusan final tetap berada di tangan Gubernur atau pejabat pembina kepegawaian yang berwenang.
Proses evaluasi dan penilaian akhir masih berlangsung, dan nama-nama kandidat masih dalam tahap pembahasan internal.
Namun, dukungan politik serta rekam jejak yang dimiliki Sitti Ma’ani Nina diyakini akan menjadi pertimbangan penting.
BACA JUGA: Update Klasmen Sementara Super League, Persija dan Persib Penantang Berat Borneo FC
Dengan berbagai pandangan tersebut, publik kini menunggu keputusan resmi mengenai siapa yang akan menempati kursi Kepala Inspektorat Provinsi Banten.
Jika Nina benar-benar ditetapkan, banyak pihak berharap ia dapat membawa penguatan sistem pengawasan yang lebih akuntabel dan profesional di lingkungan Pemprov Banten. ***
