BANTENRAYA.COM – Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di puluhan sekolah di Kota Cilegon dihentikan.
Pemberhentian tersebut karena adanya biaya operasional yang belum diturunkan Badan Gizi Nasional (BGN) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cilegon.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Banten Raya, di Kota Cilegon ada setidaknya 3 SPPG yang menghentikan penyaluran MBG, yakni di Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Jombang.
Per SPPG sendiri menyalurkan kurang lebih sebanyak 2.500 sampai 3.000 lebih porsi MBG di hampir 12 sampai 15 sekolah per SPPG.
Di Kota Cilegon sendiri, ada sebanyak 18 dapur BG atau SPPG yang beroperasi, dimana itu menangani sebanyak 185 sekolah negeri dan swasta dengan total 36.633 siswa yang mendapatkan MBH.
Dengan adanya penghentian anggaran maka ada puluhan sekolah dan ribuan siswa TK, SD dan SMP yang tidak mendapatkan MBG.
“Jadi anggaran dari BGN pusat atau pemerintah istilahnya belum masuk atau sedang di hold dulu. Namun kemungkinan minggu (pekan-red) ini masuk, jadi nantinya akan lancar lagi. Karena memang kemarin ada pergantian pejabat yang menangani anggarannya. Jadinya dari situ di skip sebentar, dan SPPG masih nunggu (pencairan-red),” ungkap salah satu pengelola SPPG di Kota Cilegon yang enggan disebutkan Namanya, Rabu 12 November 2025.
Ia menyampaikan, membenarkan adanya penyetopan penyaluran ke sekolah dari SPPG. Terlebih lagi dapur SPPG yang lama seperti di Kecamatan Grogol. Kendati begitu masih ada sebagian SPPG yang tetap jalan.
“Memang ada beberapa dapur setop karena anggarannya belum turun, memang dari pusatnya belum masuk. Itu secara nasional bukan di satu atau dua kota saja. Ada banyak yang di Purwakarta ada, di Jombang ada, yah ada di setiap dapur yang memang sisa anggaran dapurnya belum masuk lagi, tetapi kalau dapur yang masih ada anggaran satu pekan kedepan masih jalan misalnya di Ciwandan, di Cibeber, tergantung dapurnya sisa anggarannya bagaimana,” imbuhnya.
BACAJUGA:
Penyaluran anggaran, paparnya, di setiap SPPG berbeda secara waktu, misalnya, ada yang cair di tanggal 1 dan ada juga di tanggal 20.
“Ini momentum juga ada yang lama yang belum masuk lagi, jadi tidak ada kaitan invoice ini anggaran masuk dari pusat ke dapur, dan dapur pengelolanya langsung dari pusat, menunggu anggaran poinnya itu.
Untuk setiap SPPG sendiri, paparnya, itu mengelola 2.500 sampai 3.000 lebih porsi, jika di rata-rata bisa 12 sampai 15 sekolah untuk satu dapur.
“Tergantung ada 2.500 ada 300 dan lebih, kayaknya sekitar rata-rata masin di 10, 12 sampai 15 sekolah,” ucapnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon Suhanda membenarkan kabar adanya sejumlah sekolah dan wilayah yang di setop penyaluran MBG-nya. Namun, secara data pasti dan alasannya apa belum diketahui.
“Ada yang kasih informasinya. Namun, kami belum dapat laporan resmi. Sebab, ini kan sekolah langsung dengan SPPG. Kami pun belum ada tembusan dan informasi resminya,” pungkasnya. ***
