BANTENRAYA.COM — Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.
Hal itu dilakukan guna mencapai target pembangunan SPPG untuk bisa menjangkau seluruh penerima manfaat.
Dalam agenda kegiatan yang digelar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN), Asisten Daerah (Asda) I Provinsi Banten Komarudin menjelaskan, selain mengejar jumlah pembangunan, fokus utama Pemprov Banten adalah memastikan kualitas SPPG agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh BPS. Mereka mengundang kami, Satgas MBG Provinsi Banten dan juga BGN, untuk persiapan Monev program MBG. Walaupun program ini belum selesai dalam hal ini pembangunannya ya, tapi proses Monev tetap perlu dilakukan supaya kita tahu sasarannya, capaian, serta hambatan yang ada,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).
BACA JUGA: Dugaan Korupsi PT SBM, Direktur PT ITAI Resmi Ditahan Kejari Serang
Komarudin mengklaim, saat ini pembangunan SPPG di Banten sudah mencapai 551 unit dari target 1.200 unit, dengan total penerima manfaat mencapai sekitar 1,5 juta orang.
“Kalau dihitung persentasenya baru sekitar 45 persen. Tahun ini memang tersisa waktu sedikit, tapi kami berupaya agar pembangunannya (SPPG,-red) terus bertambah,” katanya.
Kendati demikian, lanjutnya, Pemprov Banten tidak ingin hanya mengejar kuantitas. Aspek kualitas tentu menjadi perhatian serius agar setiap SPPG benar-benar memenuhi standar layak dan higienis.
“Kami ingin yang dibangun itu juga berkualitas. Jangan sampai hanya mengejar banyak, tapi aspek kontrol dan standarnya kurang. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Menurut Komarudin, Pemprov Banten berperan sebagai Satgas MBG yang membantu koordinasi lintas kabupaten/kota serta mendorong agar semua pihak terlibat aktif.
“Peran kami, Pemprov itu mendorong kabupaten/kota supaya memenuhi standar layak dan higienis. Sekolah juga harus ikut berperan dalam proses penyajian makanan di lapangan,” tuturnya.
Terkait hambatan yang dihadapi, Komarudin mengakui tantangan terbesar masih soal koordinasi antarinstansi. Namun, ia melihat seluruh pihak kini sudah mulai bergerak bersama.
“Ya kendalanya soal koordinasi. Tapi saya lihat masing-masing instansi sudah ambil inisiatif. Kami di provinsi bikin Satgas dan Sekretariat, BPS juga aktif, pusat pun ikut memantau bahan-bahannya, kemudian Ombudsman juga kemarin menyampaikan ingin ikut mengawasi. Jadi seluruh instansi gotong royong ya, karena memang manfaatnya besar di daerah,” ujarnya.
Terkait target kapak akan diselesaikannya pembangunan SPPG, Komarudin mengatakan bahwa untuk saat ini pihaknya belum bisa memastikan.
“Oh kalau itu belum bisa dipastikan ya, tapi kita ingin ya sebanyak-banyaknya, dan yang pasti kualitasnya juga terjaga,” pungkasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat, Ari Santoso, menyampaikan bahwa hasil evaluasi menyeluruh masih dalam proses. Saat ini, BGN bersama BPS dan Satgas MBG Banten sedang menyamakan indikator penilaian kinerja program.
“Belum keluar kalau untuk hasil evaluasinya karena ini masih proses penyamaan indikator. Kita ingin pastikan apa yang diukur, apakah input, proses, atau output, semuanya jelas,” kata Ari.
BACAJUGA:
Ia menambahkan, BGN terus melakukan penyempurnaan teknis dan peningkatan standar mutu, termasuk penerapan Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap SPPG sebelum naik menuju standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
“Kita dorong setiap SPPG punya SLHS dulu. Itu standar awal sebelum ke HCCP. Laiknya gimana, higienenya seperti apa, itu yang kita perkuat,” ujarnya.
Selain itu, kata Ari, BGN juga telah memperbarui petunjuk teknis (juknis) operasional dapur agar lebih realistis dengan kondisi di lapangan. Sehingga, dapur-dapur baru bisa melakukannya secara bertahap.
“Porsinya kita buat bertahap, jangan langsung besar. Karena yang bantu di dapur itu kan relawan, dan tidak semua berpengalaman. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Sehingga, diharapkan kualitas makanan yang dihasilkan juga baik,” kata Ari.
Ia menegaskan, pengawasan mutu bahan makanan akan terus diperkuat melalui pengembangan alat uji sederhana yang bisa digunakan di setiap SPPG.
“Kami kembangkan alat tes agar di setiap SPPG bisa melakukan pengujian sendiri sebelum makanan disajikan. Karena hasil uji langsung dari ahli gizi itu yang paling menentukan,” pungkas Ari. ***
